Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Erick Thohir Berhak Ambil Alih Pencairan Bantuan yang Mandek

Ekonomi Stimulus Ekonomi Imbas Korona Pemulihan Ekonomi
Suci Sedya Utami • 12 Agustus 2020 22:43
Jakarta: Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengingatkan pihaknya bisa mengambil alih pencairan bantuan-bantuan pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait yang tidak lancar.
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan hal tersebut dilegalkan dalam Paraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang KPCPEN. Erick mengatakan fungsi KCPPEN yakni memastikan percepatan terhadap implementasi program-program yang dianggap lambat oleh Presiden Joko Widodo.
 
"Kalau ini enggak jalan juga, kita punya hak mengambil alih dari penugasan itu. Tapi InsyaAllah para menteri bisa menjalankannya," kata Erick dalam diskusi publik P2N Nahdlatul Ulama (NU), Rabu, 12 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya mengatakan berbagai kementerian telah mendapatkan penugasan untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang telah disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat serta dunia usaha yang terkena dampak pandemi covid-19. Misalnya saja terkait insentif bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
 
Kemudian penyaluran bantuan prakerja di bawah Menko Perekonomian, sedangkan untuk data tambahan terakhir dari bantuan prakerja ditangani oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga menangani berbagai bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, yang juga dibantu oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Serta bantuan bagi UMKM di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan perbankan.
 
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun yang terdiri dari anggaran perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, dukungan untuk UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp106,11 triliun.
 
(AHL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif