NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo. Foto: Dokumentasi Medcom.id.
Presiden Joko Widodo. Foto: Dokumentasi Medcom.id.

Jokowi Minta BPJS Kesehatan hingga Pemda Ikut Tangani Pasien Korona

Ekonomi jkn BPJS Kesehatan virus corona
Eko Nordiansyah • 24 Maret 2020 12:33
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk bersama-sama membantu penanganan kesehatan bagi pasien virus korona (covid-19). Jokowi mengatakan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga adalah tugas negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 
Meski begitu, Jokowi mengakui dibutuhkan landasan hukum baru untuk mengatur BPJS Kesehatan. Terlebih setelah Mahkamah Agung (MA) sebelumnya membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang sekaligus membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
 
"Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayana kesehatan kepada masyarakat terutama pasien covid-19, oleh sebab itu saya ingin menekankan beberapa hal," kata dia dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui video conference di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama, Jokowi meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk BPJS Kesehatan. Utamanya adalah bagaimana mengatur pembiayaan BPJS Kesehatan sehingga memberi kepastian bagi pasien dan rumah sakit.
 
"Kemudian hal ini difokuskan pada kemampuan menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh, terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit," jelasnya.
 
Selain itu, Presiden meminta pembiayaan pasien covid-19 tak hanya dibebankan kepada APBN tetapi juga APBD. Oleh karena itu, dirinya meminta gubernur, bupati/walikota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar covid-19.
 
"Ketiga untuk menteri kesehatan, segera tetapkan norma standar dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan untuk pasien covid-19. Baik terkait informasi seputar kesehatan, besaran biaya pelayanan, serta pendataan fasilitas kesehatan yang mana yang dapat memberikan kesehatan akibat covid-19," pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif