Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Pendaftar Banpres Rp2,4 Juta Membeludak, Tembus 28 Juta

Ekonomi bansos UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Himbara
Ilham wibowo • 26 Oktober 2020 16:26
Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM menerima puluhan juta data calon penerima program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) untuk modal usaha Rp2,4 juta. Data masuk hingga saat ini tercatat berjumlah 28 juta yang perlu diverifikasi.
 
"Kami sekarang menerima data 28 juta, padahal alokasinya cuma 12 juta," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.
 
Teten memaparkan bahwa untuk periode 2020, Banpres Produktif hanya dialokasikan tiga juta penerima di tahap II. Pada tahap I, program bantuan sosial langsung untuk permodalan usaha mikro senilai Rp2,4 juta per penerima itu sukses disalurkan ke 9,1 juta penerima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Problemnya sekarang, sejak ini diumumkan banyak yang kemudian mendaftar sebagai usaha mikro di desa-desa, itu banyak yang mengajukan surat keterangan usaha (SKU), jadilah membeludak," ungkapnya.
 
Dalam verifikasi data penerima, Teten dibantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Transparansi proses penyaluran dana juga melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga akuntabilitas.
 
"Banpres usaha mikro ini untuk 12 juta usaha mikro atau total Rp22 triliun ini sekarang sudah tinggal sedikit lagi proses penyalurannya," ujarnya.
 
Menurut Teten, dari 28 juta pendaftar Banpres Produktif, tidak semuanya akan mendapatkan pencairan dana. Seluruh persyaratan wajib terpenuhi mulai dari memiliki usaha mikro dan belum pernah meminjam dana ke bank. Apabila telah memiliki rekening, jumlah tabungan mesti kurang dari Rp2 juta.
 
"Lalu kami perintahkan kepada BRI dan BNI, nanti akan cek lagi di lapangan apakah yang bersangkutan tepat, si penerima harus menandatangani pengakuan diri bahwa dirinya itu layak menerima, syaratnya bukan pegawai negeri bukan ASN belum pernah menerima pinjaman ke bank dan punya usaha mikro," paparnya.
 
Meski begitu, jumlah pelaku usaha mikro yang telah memenuhi syarat diperkirakan bakal lebih dari proyeksi pemerintah sebesar 12 juta penerima. Teten mengaku telah mengusulkan dana tambahan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar belanja pemerintah yang tidak terserap bisa dialihkan untuk Banpres Produktif periode 2020.
 
"Saya mengajukan ke Pak Presiden dan ke Kementerian Keuangan, kalau ada sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional atau anggaran kementerian bisa dialokasikan untuk UMKM paling tidak, bisa bertambah dari 12 juta ke 15 juta," pungkasnya.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif