Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Penegak Hukum Diminta Tidak Asal Rampas Aset

Ekonomi Jiwasraya ASABRI
Angga Bratadharma • 29 Juli 2021 13:24
Jakarta: Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai kebijakan formulatif perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999. Adapun UU itu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-undang 20 Tahun 2001.
 
Bisa dikatakan, penyitaan hingga perampasan aset masyarakat yang tidak terkait tindak pidana korupsi berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan hukum perlu ditegakan tanpa tebang pilih yang salah satunnya diharapkan memberi dampak positif terhadap iklim bisnis dan investasi di Tanah Air.
 
Menurut dia kebijakan perampasan aset, terutama dalam rangka memenuhi uang pengganti melalui mekanisme hukum pidana hanya dapat dirampas jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehingga apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap maka pidana tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat dieksekusi," kata Suparji, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Juli 2021.
 
Pernyataan Suparji ini berkaitan dengan Kejaksaan Agung yang diduga melakukan perampasan aset masyarakat dan korporasi yang tidak terkait kasus korupsi Jiwasraya-ASABRI. Bahkan para korban saat ini melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan dan melayangkan gugatan atas aksi Kejaksaan yang melakukan penyitaan serta pelelang aset yang diduga ilegal.
 
"Bahkan berdasarkan non-conviction based asset forfeiture, perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan secara sah asal-usul dari aset tersebut, perampasannya tidak dapat dibenarkan," tegasnya.
 
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan hasil lelang dari barang sitaan kasus korupsi investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) setinggi-tingginya untuk bisa menutup kerugian negara.
 
"Lelang ASABRI target setinggi-tingginya sampai kerugian negara tertutup," kata Direktur Lelang DJKN Kemenkeu Joko Prihanto.
 
Hal yang sama juga akan dilakukan terhadap lelang barang sitaan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Rencananya Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung yang saat ini tengah menangani kedua kasus ini. "Begitu juga untuk Jiwasraya, target setinggi-tingginya. Kami akan terus koordinasi dengan Kejagung untuk kasus-kasus seperti ini," ungkapnya.
 
Adapun proses lelang dari 16 mobil mewah sitaan kasus korupsi ASABRI akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) DJKN Kementerian Keuangan Jakarta IV.
 
Kejagung sebelumnya menyebut, 16 kendaraan yang dilelang milik empat tersangka, yakni Heru Hidayat (HH), Jimmy Sutopo (JS), Adam Rachmat Damiri (ARD), dan Ilham W Siregar (IWS). Lelang dilakukan dengan skema open bidding pada website lelang.go.id.
 
Beberapa mobil yang dilelang antara lain Mercedes Benz, Rolls Royce, Ferrari, tiga Land Rover, Toyota Camry, Honda CR-V Rp365 juta, Honda HR-V, Toyota Vellfire, Toyota Innova Venturer, Mitsubishi Outlander Sport, dua Toyota Alphard, hingga Lexus.
 
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif