Ilustrasi EBT. Foto : AFP.
Ilustrasi EBT. Foto : AFP.

Pemerintah Kebut Perpres EBT Rampung Tahun Ini

Ekonomi Energi Terbarukan
Suci Sedya Utami • 28 Juli 2020 15:23
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian tenaga listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh PT PLN (Persero) bisa terbit di tahun ini. Awalnya, aturan ini ditargetkan kelar pada semester I-2020.
 
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) FX Sutijastoto mengatakan saat ini pihaknya masih membahas dan mengkomunikasikan rancangan aturan tersebut dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sebab, kata Toto, Perpres ini tidak hanya kepentingan Kementerian ESDM, namun juga banyak pihak.
 
"Kita harapkan tidak sampai akhir tahun selesai," kata Toto dalam konferensi pers, Selasa, 28 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hingga saat ini, implementasi EBT hanya didukung oleh payung hukum berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Nantinya, kata Toto, dalam Perpres tersebut akan mengatur mengenai harga jual EBT yang kompetitif. Kebijakan harga sangat penting untuk mendorong pengembangan EBT lebih besar.
 
Dirinya mengatakan karena keterbatasan Permen ESDM, membuat kontrak-kontrak proyek EBT selama ini sangat terbatas. Sebab, pengembang atau investor akan berpikir ulang jika ingin membangun EBT lantaran harga jualnya masih mahal dan tidak kompetitif seperti energi fosil yang masih menjadi pilihan banyak orang.
 
Toto mengatakan dengan Perpres tersebut, pemerintah ingin membangun kebijakan agar EBT memiliki level daya tarik yang lebih dari energi fosil. Sehingga akan menciptakan area kompetisi yang seimbang dengan energi fosil yang ada.
 
"Untuk bangun level playing field harga EBT nantinya diatur oleh Perpres yang ini sangat urgen dalam bangun EBT supaya kompetitif," tutur dia.
 
Adapun tarif yang diatur nantinya menggunakan skema feed in tariff (FiT) staging atau berjenjang untuk kontrak-kontrak baru pembelian listrik. Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana pernah menjelaskan harga listrik EBT yang akan dibebankan di awal akan lebih tinggi. Setelah tahun ke 12, harga listrik yang dibeli oleh PLN pada pengembang EBT akan turun dan seterusnya tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.
 
Misalnya saja besaran biaya pokok penyediaan pembangkitan (BPP) Rp2.000 per kilowatt hour (kWh). Tarif tersebut akan digunakan pada 12 tahun pertama. Setelahnya tarif akan mengalami penurunan menjadi Rp1.500 per kWh hingga habis masa kontrak.
 

(SAW)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif