Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Pengurangan Hambatan Tarif Pangan Bisa Pangkas Angka Kemiskinan

Ekonomi pangan pandemi covid-19
Husen Miftahudin • 08 Agustus 2021 17:26
Jakarta: Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan pengurangan non-tariff measures (NTM) atau hambatan non-tarif pada kebijakan pangan dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan.
 
"Intervensi untuk mengurangi angka kemiskinan perlu dilakukan dari berbagai arah, termasuk lewat menurunkan harga pangan yang berkontribusi menghabiskan setengah dari pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Felippa dalam siaran pers, Minggu, 8 Agustus 2021.
 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kenaikan pada jumlah orang miskin di tahun 2021. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, meningkat 0,36 persen poin dibandingkan Maret 2020. Sementara itu jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, bertambah sebanyak 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp349.474 (73,96 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp123.051 (26,04 persen).
 
Menurutnya, penambahan jumlah penduduk miskin ini tidak lepas dari dampak ekonomi pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurang hingga hilangnya pendapatan sejumlah orang. Kondisi ini mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk pada pangan. Tidak hanya harga, melemahnya daya beli menjadi satu hal yang menghalangi akses masyarakat berpenghasilan rendah pada pangan yang beragam dan bernutrisi.
 
"Implementasi berbagai bentuk NTM seperti kuota, inspeksi pra-pengiriman, dan hambatan teknis secara berlebihan sudah terbukti memengaruhi harga komoditas pangan, terutama komoditas yang tergolong penting. Hasil penelitian CIPS menunjukkan implementasi NTM memengaruhi harga komoditas pangan seperti beras dan daging, akibat biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan," jelasnya.
 
Dia bilang, harga makanan dan kemiskinan memiliki keterkaitan karena pengeluaran terbesar rumah tangga adalah untuk makanan. Bank Dunia menyebut, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 48,55 persen dari pengeluaran mereka untuk makanan dan minuman. Buat masyarakat di kelompok pengeluaran terendah, komposisi pengeluaran untuk makanan bisa mencapai 70 persen.
 
Felippa melanjutkan, kondisi ini membuat orang Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap tingginya harga pangan. Pada rumah tangga hampir miskin, hal ini bahkan bisa mendorong mereka ke kemiskinan. Ketika harga naik, orang-orang yang sudah di ambang kemiskinan dihadapkan pada pilihan untuk menjadi miskin atau kelaparan.
 
Sebelum pandemi, Indonesia sebenarnya sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data BPS 2019, dalam dua dekade terakhir, tingkat kemiskinan nasional telah berkurang lebih dari setengah dari 24 persen pada 1998 menjadi 9,2 persen pada 2019.
 
"Target pengurangan angka kemiskinan akan sulit tercapai jika harga pangan tetap tinggi," imbuhnya.
 
Penelitian CIPS memperkirakan penghapusan NTM pada beras akan memiliki efek terbesar pada kemiskinan, yaitu sebesar 2,52 persen. Sementara itu, penghapusan NTM pada daging diperkirakan mengurangi kemiskinan sekitar 0,21 persen. Penghapusan NTM untuk beras dan daging akan berdampak sebesar 2,83 persen.
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif