Petani memetik kopi robusta di Kawasan Kaki Gunung Galunggung, Kampung Ciakar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (21/6/2020). Foto: Antara/Adeng Bustomi
Petani memetik kopi robusta di Kawasan Kaki Gunung Galunggung, Kampung Ciakar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (21/6/2020). Foto: Antara/Adeng Bustomi

KLHK Pasang Badan Jika Ada yang Menyebut UU Cipta Kerja Merusak Lingkungan

Ekonomi lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UU Cipta Kerja
Media Indonesia.com • 22 Oktober 2020 12:33
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan memasang badan jika ada yang menyebut UU Cipta Kerja merusak lingkungan. Sedari awal KLHK menyatakan konsep UU Cipta Kerja yang diusung selalu mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 
"Kami akan berdiri di barisan paling depan jika ada pihak-pihak yang menyebutkan ataupun menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan DPR 5 Oktober lalu mengesampingkan atau bahkan merusak lingkungan," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, saat menjadi narasumber focus group discussion (FGD) seri IV yang digagas Dewan Pakar Partai NasDem, di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020 malam.
 
Bambang juga menegaskan KLHK akan membela mati-matian kelestarian lingkungan hidup dalam setiap usaha ataupun investasi di berbagai bidang. Menurutnya, UU Cipta Kerja mendukung upaya itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beleid omnibus law ini, kata dia, memperbaiki banyak kelemahan dari UU lama terkait lingkungan hidup. Ia meyakini UU Cipta Kerja mampu memberikan kemudahan investasi sekaligus memberi sanksi tegas bagi pelanggar lingkungan.
 
Bambang menepis jika UU Cipta Kerja hendak mencabut mekanisme Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). "Kami tegaskan bahwa Amdal tidak dicabut. Sebaliknya, fungsi Amdal di UU Cipta Kerja ini justru semakin diperkuat untuk mengatasi beragam polemik dan konflik atas pembangunan sarana usaha. Jadi, kita tidak terpengaruh dengan isu-isu seperti itu," kata dia.

Menyiapkan aturan turunan

Saat ini, KLHK tengah menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHK berharap ada banyak masukan dari pakar hingga elemen masyarakat.
 
"Masukan-masukan terhadap RPP ini sangat berguna sebagai aturan turunan dari UU CK, sehingga implementasinya di lapangan lebih mudah dan jelas," kata Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, Ary Sudijanto.
 
Ary menjelaskan pokok pengaturan dalam RPP ini meliputi lima bab, yaitu ketentuan umum, persetujuan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta dana penjamin.
 
Adapun pendekatan yang disusun dalam RPP ini menempuh tiga cara, yaitu pertama menyusun ketentuan baru dan mencabut PP lama (PP 27 Tahun 2012). Kedua, perubahan pasal dalam batang tubuh atau PP existing, yakni PP tidak dicabut, hanya penyesuaian beberapa pasal. Dan ketiga, menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam peraturan menteri atau permen.
 
"Di UU Cipta Kerja ada pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih singkat. Dari sebelumnya empat tahap, kali ini menjadi tiga tahap," kata Ary.
 
Baca:Omnibus Law Buka Ruang Bagi Masyarakat Terdampak dalam Perizinan Amdal
 
KLHK juga memastikan bahwa perizinan berusaha sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara yang juga memuat aturan izin Amdal, masih dapat digugat oleh masyarakat. Selain itu, KLHK juga menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat terkena dampak dari keputusan izin Amdal masih diakomodasi dalam UU Cipta Kerja.
 
"Perubahan dalam UU Cipta Kerja lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya. Karena semangat awal UU Cipta Kerja ini adalah memudahkan setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan," kata dia.
 
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Tm terdiri atas Tim RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tim RPP Bidang Kehutanan, dan Tim RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.
 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif