Vaksin Covid-19. Foto : Medcom.id.
Vaksin Covid-19. Foto : Medcom.id.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Jadi Kewenangan Kemenkes

Ekonomi kemenkes pandemi covid-19 vaksin covid-19
Eko Nordiansyah • 29 Oktober 2020 12:55
Jakarta: Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
 
Dilansir Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020, Kemenkes dalam pelaksanaan vaksinasi akan menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, dan standar pelayanan vaksinasi.
 
"Kementerian Kesehatan dalam penetapan sebagaimana dimaksud memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," tulis Pasal 13 Ayat 3 Perpres tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
 
Kerjasama ini meliputi, dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan/stock piling, keamanan, dan/atau sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
 
Sementara itu, gudang dan alat penyimpanan vaksin sebagaimana dimaksud, harus memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi farmasi pemerintah.
 
Lebih lanjut, Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19.
 
Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan vaksinasi covid-19 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan," tulis Pasal 16 Perpres tersebut.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif