Ilustrasi SPKLU. Foto: Medcom.id/Ekawan Raharja
Ilustrasi SPKLU. Foto: Medcom.id/Ekawan Raharja

Tertarik Bisnis Stasiun Kendaraan Listrik? Kenali 3 Skema Usahanya

Ekonomi infrastruktur Kementerian ESDM Kendaraan Listrik
Suci Sedya Utami • 22 September 2021 13:30
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur tiga skema bisnis perizinan berusaha untuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
 
Tiga skema usaha Badan Usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) antara lain skema provider, skema retailer, dan skema kerja sama. Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan dengan peraturan ini diharapkan badan usaha dapat turut berpartisipasi menciptakan ekosistem KBLBB yang baik untuk perkembangan kendaraan listrik ke depannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Secara garis besar skema bisnis dan perizinan berusaha untuk Badan Usaha SPKLU terbagi menjadi skema provider, skema retailer, dan skema kerja sama. Sementara untuk badan usaha SPBKLU hanya diwajibkan memiliki nomor identitas SPBKLU," kata Rida dilansir dari laman Kementerian ESDM, Rabu, 22 September 2021.
 
Rida menjelaskan skema provider berarti menyediakan tenaga listrik sendiri kemudian menjual kepada konsumen KBLBB. Untuk skema ini diperlukan penetapan wilayah usaha, izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) terintegrasi, dan nomor identitas SPKLU.
 
Sedangkan untuk skema retailer adalah dengan membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero) atau pemegang wilayah usaha lain kemudian menjual atas nama badan usaha sendiri, skema ini memerlukan penetapan wilayah usaha, IUPTL Penjualan, dan Nomor Identitas SPKLU.
 
Sementara untuk skema kerja sama yakni sebagai mitra PLN atau pemegang wilayah usaha lainnya, hanya diwajibkan memiliki nomor identitas SPKLU. Untuk perizinan lainnya cukup dengan Perizinan milik PLN atau pemegang wilayah usaha lainnya.
 
Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur SPKLU pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif di antaranya pemberian insentif tarif curah sebesar Rp714/kWh untuk Badan Usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467/kWh, serta keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik serta pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerja sama dengan PLN.
 
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif