Kelistrikan PLN. Foto : PLN.
Kelistrikan PLN. Foto : PLN.

Serikat Pekerja PLN Kritisi Holding Sektor Ketenagalistrikan

Ekonomi mahkamah konstitusi PLN Holding BUMN
Arif Wicaksono • 02 Agustus 2021 21:47
Jakarta: Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) menolak holdingisasi dan IPO sektor ketenagalistrikan Indonesia. Mereka mengingatkan adanya potensi pelanggaran Konstitusi dalam program Subholding dan IPO pembangkit yang dimiliki oleh PLN.
 
Serikat Pekerja PLN Group sudah melakukan Judicial Review Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan juga Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
 
Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten pada dua kali putusan Judicial Review tersebut menetapkan Tenaga Listrik termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sehubungan dengan makna penguasaan Negara, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan judicial review UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk usaha ketenagalistrikan maka yang menjadi Holding Company-nya adalah PLN.
 
"Mahkamah berpendapat jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai holding company," jelas Ketua Umum DPP SP PLN Persero Muhammad Abrar Ali, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Agustus 2021.
 
Dia mengingatkan, PLN mendapatkan subsidi dan kompensasi yang tidak sedikit untuk memastikan fungsi dan tugasnya menyediakan tenaga listrik yang handal dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
 
Berdasarkan laporan keuangan PLN audited 2020, beban usaha terbesar PLN adalah pembelian energi primer sebesar 35 persen dan Pembelian Tenaga listrik swasta (IPP) sebesar 33 persen. Angka ini jauh sekali dibandingkan dengan biaya pemeliharaan yang hanya sebesar tujuh persen.
 
Dia mengatakan bahwa Energi Primer dan Pembelian Listrik Swasta (IPP) merupakan hal yang di luar kontrol dari PT.PLN dan menjadi penyebab ketidakefisienan dan mahalnya tarif listrik. Bila program Subholding dan IPO tetap dilaksanakan tentu saja akan menambah beban usaha pada bagian pembelian tenaga listrik.
 
"Sehingga untuk tetap bisa melakukan fungsi dan tugasnya maka mau tidak mau beban tambahan tersebut akan menjadi tambahan subsidi dan kompensasi yang harus diberikan oleh Negara kepada PLN. Hal ini juga akan memberatkan keuangan negara bila Negara tidak mampu lagi memberikan subsidi maka beban tersebut akan langsung diteruskan kepada harga jual listrik ke masyarakat," jelas dia.
 
Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat karena rakyat harus membayar harga listrik lebih mahal melebihi kapasitas yang diperlukan sebagai akibat dari kewajiban pembelian take or pay (TOP) listrik swasta sebesar minimum 70 persen oleh PLN di saat kebutuhan listrik masyarakat hanya sebesar 53 persen.
 
Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana fungsi PLN dalam menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat berkaitan erat dengan Ketahanan Energi Negara. Program subholding dan IPO ini bisa menghilangkan penguasaan Negara sesuai panduan Konstitusi.
 
"Dan untuk itu maka menjadi fungsi dan tugas PLN dalam meningkatkan bauran energi dan memulihkan nama baik PLN yang mewakili Pemerintah Indonesia di mata publik nasional dan internasional terkait isu lingkungan hidup," jelas dia. 

 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif