NEWSTICKER
Ilustrasi BBM. Foto: Antara/Andika Wahyu
Ilustrasi BBM. Foto: Antara/Andika Wahyu

Pemerintah Diminta Segera Turunkan Harga BBM

Ekonomi harga bbm
Medcom • 18 Maret 2020 20:30
Jakarta: Pemerintah diminta segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik kategori subsidi maupun nonsubsidi. Dorongan ini menyusul merosotnya harga minyak dunia.
 
Penyesuaian juga perlu dilakukan dalam rangka membantu sektor riil menghadapi krisis ekonomi akibat mewabahnya virus korona (covid-19). Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono meminta penyesuaian harga harus dilakukan secara transparan.
 
"Selama ini biaya logistik Indonesia tinggi, salah satu penyebab adalah tidak ada transparansi harga BBM. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga barang menjadi lebih mahal," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Bambang, sektor riil semestinya menikmati harga energi yang lebih murah seiring dengan merosotnya harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak dunia merosot di atas 50 persen menjadi di bawah US$30 per barel.
 
"Harga energi yang murah bisa menjadi stimulus bagi sektor riil. Supaya ekonomi bergerak di tengah situasi seperti ini," kata anggota DPR periode 2014-2019 ini.
 
Baca: Pemerintah Masih Evaluasi untuk Turunkan Harga BBM
 
Dia juga mendesak pemerintah tidak memaksakan lagi penggunaan biosolar B30 dengan dalih untuk menurunkan biaya impor yang signifikan. Apalagi jika harga BBM ditetapkan lebih murah. Menurutnya, selain tidak signifikan memangkas impor migas, B30 justru dapat menghambat logistik dan membahayakan keselamatan transportasi.
 
"Sektor transportasi hanya menggunakan sekitar 50 persen dari impor solar itu. Berarti, nilainya lebih kecil lagi sehingga tidak signifikan mengurangi impor migas untuk menghemat devisa," jelas Bambang.
 
Berkaca pada Argentina dan Tiongkok, kedua negara itu masih menerapkan biosolar di bawah B10. Malaysia, Australia, dan Kanada bahkan menerapkan biosolar B5.
 
"Mereka mampu memproduksi B30, tetapi tidak gegabah karena B30 menyebabkan kerusakan mesin alat transportasi. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006," kata senior investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ini.
 
Baca: Presiden Jokowi Luncurkan Kewajiban B30
 
Di penghujung 2019, Presiden Jokowi meresmikan mandatori atau kewajiban penggunaan biodiesel 30 persen (B30). Peresmian dilakukan di SPBU Pertamina bernomor 31.128.02 di Jalan MT Haryono.
 
Jokowi mengatakan penambahan kadar dari B20 menjadi B30 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia atas energi fosil. Dia bilang Indonesia harus mencari sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dalam hal ini menggunakan minyak kelapa sawit sebagai campuran solar.
 
"Kita berusaha mencari EBT dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil yang suatu hari akan habis," kata Jokowi, Senin, 23 Desember 2019.
 

(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif