Ilustrasi Omnibus Law. Foto : Medcom.
Ilustrasi Omnibus Law. Foto : Medcom.

RUU Cipta Kerja Menyesuaikan Kenormalan Baru bagi Buruh

Ekonomi Omnibus Law
Antara • 28 Mei 2020 19:26
Jakarta: Direktur Institute for Digital Democracy Bambang Arianto berharap pekerja di DKI Jakarta ikut merasakan tatanan norma baru (new normal) setelah berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 4 Juni mendatang.
 
Bambang mengungkapkan salah satu yang dapat menjadi pegangan bagi pekerja dalam new normal mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas.
 
"Mengapa? RUU Cipta Kerja karena isinya sebenarnya lebih mendukung kepada pekerja. Sebagai contoh soal upah minimum regional (UMR) bahkan sebenarnya sangat cocok diterapkan saat new normal," kata Bambang di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 28 Mei 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang melihat masih ada kekeliruan pandangan sebagian pekerja terhadap RUU Cipta Kerja seperti soal hilangnya pesangon. Padahal pada kenyataannya tidak benar pesangon akan hilang, justru sebaliknya dalam Omnibus Law akan ada kompensasi sebesar pesangon yang diberikan kepada para pekerja kontrak.
 
Sedangkan dalam UU yang lama justru tidak ada namanya kompensasi bagi pekerja kontrak. Dalam Omnibus Law, pekerja tetap akan mendapatkan pesangon dan pekerja kontrak akan mendapatkan kompensasi.
 
“Tapi memang harus diakui bahwa nilai pesangon lebih kecil dari pada UU sebelumnya. Iya betul karena nilai pesangon yang besar selama ini tidak pernah dipenuhi oleh perusahaan," katanya.
 
Bahkan menurut data Kemenaker hanya 30 persen pesangon yang bisa diberikan oleh pengusaha. Jadi wajar bila saat ini akan diubah skema pesangon lebih kecil.
 
"Sehingga dengan begitu semua perusahaan akan dijamin bisa memberikan pesangon 100 persen kepada pekerja tetap," ujarnya.
 
Anggapan lain soal tenaga alih daya (outsourcing seumur hidup) dan karyawan seumur hidup. Ini tentu tidak benar karena aturan outsourcing dalam Omnibus Law tetap diatur sedemikian rupa agar tetap menguntungkan pekerja.
 
Bahkan, Omnibus Law memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja kontrak (outsourcing) yang masih terikat kontrak kemudian ter-PHK, maka akan mendapatkan kompensasi sebulan gaji dengan catatan sudah bekerja selama setahun.
 
Kemudian anggapan adanya waktu yang eksploitatif. Sebenarnya bukan eksploitatif tapi fleksibel.
 
"Jadi kalau selama ini kita bekerja harus delapan jam per hari. Padahal dalam Omnibus Law diberikan kebebasan bekerja paruh waktu sehingga para pekerja bisa bekerja di beberapa tempat," jelas dia.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif