Ilustrasi minuman alkohol - - Foto: Medcom/ Nia Deviyana
Ilustrasi minuman alkohol - - Foto: Medcom/ Nia Deviyana

RUU Larangan Minuman Beralkohol Mesti Pertimbangkan Kearifan Lokal

Ekonomi pariwisata undang-undang minuman beralkohol wisatawan
Eko Nordiansyah • 13 November 2020 15:59
Jakarta: Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Bali, AA Bagus Adhi Mahendra Putra menekankan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol tidak boleh mengesampingkan kearifan lokal tiap daerah. Apalagi Bali merupakan daerah destinasi pariwisata yang diburu wisatawan mancanegara.
 
Menurutnya para wisatawan dari dalam dan luar negeri tidak sedikit yang mengonsumsi minuman beralkohol. Belum lagi, kegiatan adat masyarakat Bali yang salah satu sarananya menggunakan arak dan brem.
 
"Yang terpenting itu adalah bagaimana RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa lahir dan bisa diberlakukan secara merata tanpa merugikan potensi-potensi kearifan lokal itu sendiri," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam RUU tersebut, terdapat klausul yang mengancam orang yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia dengan hukuman pidana penjara. Ia secara pribadi menolak RUU tersebut lantaran tidak berpihak kepada masyarakat.
 
"Kalau di Bali kita bicara miras, satu kebutuhan pariwisata, yang kedua itu bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi untuk membuat arak saja itu beberapa rangkaian masyarakat, dari dia manjat kelapa dan sebagainya. Itu hidup ekonomi kerakyatannya di situ. Jadi janganlah membuat undang-undang yang akan merugikan kehidupan masyarakat," jelas dia.
 
Adhi pun bertekad untuk melobi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat seutuhnya terkait dengan RUU ini. Ia tak ingin ada peraturan yang justru membebani masyarakat, terlebih di tengah pandemi covid-19.
 
"Saya akan melobi kepada Badan Legislasi hendaknya mengkaji kebutuhan masyarakat seutuhnya. Janganlah melahirkan undang-undang yang akan menjadi suatu masalah bagi rakyat. Bangsa sudah berat begini, kalau ini lahir lagi akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat," pungkasnya.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif