Investor dipermudah investasi energi panas bumi. Foto: dok MI.
Investor dipermudah investasi energi panas bumi. Foto: dok MI.

Investor Dipermudah Kembangkan Energi Panas Bumi

Ekonomi panas bumi Kementerian ESDM Energi Terbarukan
Antara • 09 September 2020 13:45
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempermudah para kontraktor dan investor untuk mengembangkan energi panas bumi di Indonesia, melalui berbagai inovasi terobosan aturan yang ada.
 
Kemudahan yang diberikan antara lain dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang mengatur pembangunan PLTP dapat dilaksanakan di area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Sesuai yang tercantum dalam UU tersebut, pembangunan PLTP dapat dilakukan di area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.
 
"Selain itu, kami juga mengimbau kontraktor panas bumi untuk melakukan program kesejahteraan masyarakat dan CSR (Corporate Social Responsibility), serta mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan pendapatan daerah dari bonus produksi," tutur Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis yang diterima, dikutip dari Antara, Rabu, 9 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah juga menggalakkan pembangunan panas bumi berbasis regional melalui program Flores Geothermal Island (FGI) untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Flores dari energi panas bumi dan mengoptimalisasi pemanfaatan tidak langsung.
 
"Nantinya program ini juga akan diaplikasikan di daerah lain, setelah FGI berjalan dengan baik," lanjut Arifin.
 
Untuk menarik investasi di sektor panas bumi, Arifin mengatakan pemerintah menyediakan berbagai insentif di bidang fiskal, seperti tax allowance, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea masuk impor.
 
Sementara untuk mengurangi risiko kontraktor, pemerintah juga menginisiasi skema pembangunan PLTP di mana pengeboran dilakukan pemerintah. "Pemerintah menyediakan skema pembangunan PLTP, yang aktivitas eksplorasi dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
 
Saat ini, pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mengatur kembali harga energi terbarukan. "Ini dilakukan untuk menarik investasi di sektor EBT, termasuk pada pengembangan panas bumi," jelas Arifin.
 
Bauran energi dari Energi Baru dan Terbarukan atau EBT ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025, dengan konsumsi energi per kapita mencapai 1,4 ton of oil equivalent (ToE) dan konsumsi listrik per kapita sebanyak 2.500 kWh.
 
"Selanjutnya, di 2050, bauran energi dari EBT diproyeksikan terus meningkat hingga 31 persen dengan konsumsi energi per kapita mencapai 3,2 ToE dan konsumsi listrik per kapita mencapai 7.000 kWh," kata Arifin.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif