NEWSTICKER
Aparatur SIpil Negara. Foto : MI/Pius Erlangga.
Aparatur SIpil Negara. Foto : MI/Pius Erlangga.

Cegah Pandemi Korona, PNS Boleh Kerja dari Rumah

Ekonomi Virus Korona
Suci Sedya Utami • 16 Maret 2020 16:41
Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan aturan yang mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) bekerja di rumah. Izin tersebut diberikan sebagai langkah pemerintah mengatasi penyebaran virus korona.
 
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaranMenteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran covid-19.
 
Surat edaran yang dikeluarkan, 16 Maret 2020 ini mengatur pertama ASN di instansi pemerintahan dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH), namun pejabat membuat komitmen (PPK) memastikan minimal terdapat dua level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, PPK kementerian atau lembaga atau daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat atau pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat WFH melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan bebrbagai faktor di antaranya jenis pekerjaan, peta sebaran covid-19 resmi dari Pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit covid-19), riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, riwayat interaksi pegawai dengan penderita covid-19 dalam 14 hari terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
 
Ketiga ASN yang WFH harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak misalnya terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung. Keempat ASN yang bekerja di rumah (WFH) dapat mengikuti rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference/video conference.
 
Kelima ASN yang WFH tetap diberikan tunjangan kinerja oleh pemerintah. Keenam, pelaksanaan tugas kedinasan dengan sistem WFH berlaku hingga dua pekan ke depan atau 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.
 
"Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB," bunyi salah satu poin surat edaran tersebut.
 
Selain itu, surat edaran tersebut juga mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas. Pertama, kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan.
 
Kedua penyelenggaraan rapat dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia.
 
Ketiga apabila harus diselenggarakan rapat tatap muka karena urgensi yang sangat tinggi, maka perlu memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).
 
Keempat pejalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif sesuai skala prioritas dan urgensi. Sedangkan perjalanan dinas luar negeri agar ditunda.
 
Kelima ASN yang telah melakukan perjalanan ke negara vang terjangkit covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi covid-19 agar segera menghubungi hotline centre korona melalui nomor telepon 119 ext. 9 dan/atau halo Kemkes pada nomor 1500567.
 
"Dengan ini diharapkan ASN tetap dapat melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik tanpa terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta pada saat yang bersamaan dapat mengurangi terjadinya penyebaran virus corona di Indonesia," jelas surat edaran tersebut.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif