Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Pendataan Penerima Vaksinasi Mandiri Harus Perhatikan Aspek Perlindungan Data Pribadi

Ekonomi perlindungan data pribadi vaksin covid-19 Vaksinasi Mandiri
Annisa ayu artanti • 15 Februari 2021 10:22
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menilai pendataan penerima vaksinasi covid-19 mandiri harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi.
 
"Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagian data-data yang dikumpulkan merupakan data yang sensitif dan akan berdampak negatif kalau tidak terlindungi," kata Siti dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Februari 2021.
 
Ia mencontohkan pendataan yang dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Para karyawan yang bersedia melakukan vaksin mandiri harus melakukan pengisian formulir online mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat lengkap, dan juga nomor handphone.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Informasi serupa dari anggota keluarga karyawan juga harus diisi dan dilengkapi, misalnya nama, tempat tanggal lahir, serta hubungan keluarga.
 
Menurutnya, kerawanan dari sederet informasi tersebut perlu dilindungi dan dijamin kerahasiaannya terutama karena di antara data tersebut terdapat data anak, yang di dalam draf UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) versi September 2019 tergolong ke dalam data pribadi sensitif.
 
Merujuk pada draft RUU PDP, Dina melanjutkan, pengisian data harus mendapatkan consent atau persetujuan dari si pemilik data. Consent atau persetujuan dari pemilik data didapatkan dengan menyertakan informasi pemrosesan data.
 
Selain itu, pemilik data juga harus mendapatkan jaminan kalau data pribadinya hanya akan diakses oleh pihak yang berkepentingan dan tidak akan disebarluaskan.
 
"Mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi sangat krusial. Pemilik data perlu meminta persetujuan atau consent mereka terhadap data pribadinya. Setelah itu perlu adanya jaminan bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan dan disebarluaskan," jelasnya.
 
Seperti diketahui, wacana vaksinasi covid-19 mandiri kembali mengemuka. Salah satu alasannya adalah karena munculnya keraguan akan kemampuan pemerintah dalam menangani seluruh proses vaksinasi.
 
Tidak hanya terkait pembiayaan, ketidakmampuan dalam proses distribusi yang harus tepat waktu dan memperhatikan masa terbentuknya antibodi pascavaksinasi juga disebut sebagai faktor yang membuat vaksinasi tidak akan mampu menjangkau seluruh rakyat Indonesia kalau hanya dilakukan oleh pemerintah.
 
Oleh karena itu, pihak swasta diizinkan untuk mengadakan vaksinasi mandiri supaya dapat meringankan beban pengeluaran negara dan menyiapkan rantai pasokan vaksin untuk masa mendatang.
 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif