ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

UU Cipta Kerja Dinilai Percepat Kemajuan Sektor Kemaritiman

Ekonomi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Al Abrar • 28 Oktober 2020 18:49
Jakarta: Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai mampu mempercepat kemajuan di sektor kemaritiman. Hal itu diungkapkan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI (Purn) Marsetio.
 
Ia mengatakan UU Ciptaker mempermudah investasi dan menyederhanakan perizinan. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada pengusaha pelayaran dan UMKM berbasis maritim dan perikanan.
 
“Di era kedua pemerintahan Pak Jokowi ini untuk memudahkan berinvestasi dikeluarkan UU Cipta Kerja dengan sebuah perencanaan yang matang dan dirumuskan secara hati-hati,” kata Marsetio, Rabu, 28 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Marsetio mengatakan aturan investasi yang dipermudah melalui UU Ciptaker akan efektif membangun sektor pelayaran. Hal ini selaras dengan visi misi Indonesia menjadi poros maritim dunia.
 
Guru Besar Universitas Pertahanan Inonesia ini menyayangkan ada mispersepsi yang tidak benar terhadap UU Ciptaker. Salah satunya isu yang menyebut status nelayan menjadi kabur dan akan dirugikan.
 
“Dulu kapal-kapal yang paling besar 100 GT sampai 150 GT itu nelayan luar yang ambil. Kebijakan baru ini berpihak ke rakyat kecil. Jadi nelayan kita ukuran 20 GT, 100 GT, bahkan kalau perlu 150 GT sepanjang bisa meningkatkan daya saing kepala nelayan kita. Jadi itu yang memberikan kemudahan,” terang Marsetio.
 
Baca: 18 Provinsi Setujui Upah Minimum 2021, Ini Daftarnya
 
Secara spesifik Pasal 25 hingga 27 UU Ciptaker memberikan ruang bagi UMKM dan nelayan untuk bisa berkembang dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. UU Ciptaker sebagai payung hukum memberikan percepatan akselerasi pembangunan di sektor maritim.
 
Untuk mempercepat hal itu, dibutuhkan aturan turunan untuk mendukung tumbuhnya investasi dengan melibatkan pelaku usaha. Dengan harmonisasi regulasi yang selama ini dikeluhkan pengusaha, nantinya aturan teknis ini akan lebih memberikan kepastian hukum.
 
Ia menambahkan ada beberapa aturan turunan yang diatur secara lebih detil di level kementerian. Tujuannya untuk meningkatkan percepatan investasi. Asosiasi, pelaku usaha pelayaran, nelayan, koperasi, UMKM tentunya harus dilibatkan dalam pembahasan di masing-masing kementerian untuk aturan teknis.
 
“Ini ada banyak asosiasi, pelaku usaha pelayaran, nelayan, asosiasi ikan tuna, udang dan lainnya. Saya kira tentunya mereka akan dilibatkan dalam merumuskan aturan turunan, pemerintahan Pak Jokowi melalui para Menterinya memberikan solusi, karena jiwa UU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi rakyat kecil,” kata Marsetio.
 
(ALB)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif