PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kejaksaan di seluruh Indonesia guna mengamankan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN). Foto: Dok. Pertamina.
PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kejaksaan di seluruh Indonesia guna mengamankan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN). Foto: Dok. Pertamina.

Jaga Kelancaran Proyek Strategis Nasional, Pertamina Gandeng Kejagung

Ekonomi pertamina kejaksaan agung
Suci Sedya Utami • 26 November 2020 11:16
Jakarta: PT Pertamina (Persero) membangun komitmen kolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kejaksaan di seluruh Indonesia guna mengamankan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan perusahaan.
 
Kolaborasi tersebut dibukukan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Jaksa Agung RI ST Burhanudin.
 
Nicke mengatakan Pertamina mendapat amanat untuk memastikan ketahanan energi melalui availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability (4A+1S). Oleh karenanya, Pertamina harus dapat memastikan tersedianya energi untuk masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke pelosok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Begitu banyak proyek-proyek, bahkan proyek sangat besar berskala nasional tengah kami jalani untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. Untuk itulah kami terus berupaya bekerja sama dan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk mendukung kami," ujar Nicke dalam keterangan resmi, Kamis, 26 November 2020.
 
Menurut Nicke, kerja sama ini akan memberikan Pertamina dukungan penuh dari Kejaksaaan RI dalam menuntaskan PSN serta membangun sinergi yang lebih kokoh.
 
Nicke menambahkan kolaborasi Pertamina dengan Kejaksaan RI tidak hanya dilakukan di pusat saja, melainkan akan diturunkan hingga Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatangani para direksi Pertamina dengan para Jaksa Agung Muda, serta para Executive General Manager (GM) Pertamina di unit operasi dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
 
"Besar harapan saya agar kerja sama ini juga dapat menguatkan aspek Good Corporate Governance pada bisnis Pertamina secara keseluruhan," imbuh Nicke.
 
Senada, Burhanudin juga menyampaikan pihaknya siap membantu dalam pendampingan hukum yang dibutuhkan Pertamina. Ia berharap penandatanganan ini dapat diimplementasikan dengan baik, terutama dalam penjagaan proyek strategis nasional.
 
Kerja sama ini akan mencakup lima bidang, yakni pertama bidang perdata dan tata usaha negara dengan lingkup kerja sama pemberian pendapat hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.
 
Kedua, bidang intelijen dengan lingkup kerja sama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis dan atau percepatan investasi Pertamina, baik di dalam maupun luar negeri, serta penelusuran aset baik di dalam maupun luar negeri.
 
Ketiga bidang pemulihan aset perusahaan dengan lingkup kerja sama pemulihan aset terkait tindak pidana dan atau aset lainnya serta pemulihan aset Pertamina yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum.
 
Keempat, bidang tindak pidana umum dengan lingkup kerja sama pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.
 
Kelima, bidang pendidikan dan pelatihan dengan lingkup kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan peningkatan SDM, pengembangan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.  
 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif