Tembakau. Foto : Medcom.id.
Tembakau. Foto : Medcom.id.

Pemerintah Diminta Cegah Intervensi Asing Berkedok Dana Hibah

Ekonomi DKI Jakarta rokok tembakau anti tembakau
Antara • 27 Oktober 2021 19:02
Jakarta: Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diharapkan dapat menyusun kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyatnya secara berdaulat dan bebas dari intervensi lembaga-lembaga donor asing. Hal ini lantaran marak isu intervensi asing melalui dana hibah untuk mendiskreditkan industri hasil tembakau (IHT) nasional.
 
"Belakangan kita mendengar kabar bahwa ada LSM luar negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah sendiri sangat teguh tidak mau diatur oleh negara lain ataupun LSM asing," ucap Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 Oktober 2021.
 
Salah satunya Bloomberg yang memiliki rekam jejak sebagai pemberi hibah kepada lembaga swadaya masyarakat, instansi pendidikan, dan lembaga riset untuk melakukan kampanye anti tembakau. Paling anyar, Pemda DKI Jakarta diduga menerbitkan Seruan Gubernur 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok karena didorong hibah tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kenapa Pemda (DKI Jakarta) malah membuat Sergub seperti itu? Kita harus membuat kebijakan agar kita tidak bergantung dengan negara lain. Intervensi ini harus kita lawan karena berlaku sesaat, dan cenderung tidak berkelanjutan dan tidak menawarkan solusi nyata dengan kondisi yang ada di negara kita," paparnya.
 
Bloomberg Philanthropies menjadikan Indonesia sebagai satu dari sepuluh negara target utama dalam program-program antitembakau global bersama India, Tiongkok, Brasil, Meksiko, Vietnam, Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan Ukraina. Negara-negara tersebut memang telah terbukti menerbitkan regulasi anti tembakau yang eksesif.
 
Parahnya, ada banyak dampak buruk yang kemudian tercipta dari hasil regulasi-regulasi yang diintervensi tersebut. Di Filipina misalnya, para pekerja perusahaan rokok sempat dilarang mengakses vaksin covid-19 yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakatnya. Hal ini karena adanya larangan Pemerintah Filipina untuk berinteraksi dengan industri tembakau.
 
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai dampak-dampak eksesif atas intervensi kebijakan ini kerap dilupakan oleh para pengampanye anti tembakau. Alasannya, tujuan kampanye anti tembakau memang bukan soal mendorong kesehatan publik, melainkan mengintervensi kebijakan dengan cepat agar sesuai dengan kerangka global.
 
"Ini yang perlu kita hati-hati, karena yang terjadi akhirnya adalah susup menyusupi kebijakan. Maka kita juga perlu membangun kewaspadaan bersama,menjaga kemandirian negara, menjadikan tembakau industri strategis," tutur dia.
 
Lebih lanjut Misbakhun juga menjelaskan bahwa kampanye anti tembakau kerap menegaskan konteks IHT yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang menjadi sumber pendapatan serangkaian rantai industri, termasuk jutaan petani tembakau, cengkih, sampai pekerja pabrik rokok.
 
"Intervensi ini sangat berbahaya. Agenda-agenda asing yang masuk dalam proses pengambilan kebijakan kemudian menginfiltrasi dalam rangka bukan membangun kemandirian dan kedaulatan, tidak mencerminkan negara merdeka," pungkas Misbakhun.

 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif