Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Penolak RUU Ciptaker Dinilai Belum Tentu Paham Manfaat

Ekonomi Omnibus Law
Juven Martua Sitompul • 14 Agustus 2020 02:24
Jakarta: Para pihak yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dinilai belum tentu mengerti aturan tersebut. Mereka bahkan dianggap tak mafhum soal kepentingan dan manfaat besar dari aturan itu.
 
"Yang menolak belum tentu mengerti kepentingan dan manfaat besar RUU itu," kata Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas kepada wartawan, Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Abbas mencotohkan penolakan dari kelompok buruh. Ia menyebut penolakan dari mereka hanya bersumber pada pemahaman dari sudut pandang kepentingan buruh semata tanpa melihat dari sudut pandang pengusaha dan kepentingan negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, aturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan untuk merekrut tenaga-tenaga lebih produktif dengan keterampilan tinggi maupun saat saat terpaksa harus memberhentikan pekerja.
 
"Pengusaha juga membutuhkan aturan perburuhan yang tidak terlalu memberatkan," ujarnya.
 
Baca: 2.000 DIM RUU Ciptaker Segera Dibahas
 
Selain perusahaan, kata Abbas, pemerintah membutuhkan lebih banyak investasi dari para pengusaha. Menurutnya, investasi yang besar akan membuat lapangan kerja terbuka lebih banyak.
 
"Negara juga akan memperoleh pemasukan dari pajak. Warga juga akan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan," katanya.
 
Abbas mengatakan jika para buruh memahami kepentingan dan manfaat RUU Ciptaker secara lebih komprehensif. Tidak ada alasan kuat buat mereka untuk menolak.
 
"Maka buruh sebetulnya tidak perlu takut. RUU itu untuk kepentingan bersama. Tidak mungkin pemerintah dan DPR bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat," ujar dia.
 
Abbas pun optimistis RUU Ciptaker bisa diselesaikan sesuai jadwal. Dia menilai penolakan dan perbedaan pendapat dalam pembentukan sebuah peraturan wajar. Ia meminta pemerintah dan DPR perlu mendengar dan menyerap keberatan dan kritik tersebut.
 
"Tapi pemerintah sebaiknya tetap konsisten pada agenda dan target perbaikan ekosistem investasi, usaha dan ketenagakerjaan untuk memperkuat ekonomi nasional," kata Abbas.
 
(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif