NEWSTICKER
Iilustrasi.  Antara Foto/Aloysius Jarot Nugroho
Iilustrasi. Antara Foto/Aloysius Jarot Nugroho

Tiongkok Pulih, Produsen Bahan Baku Siap Isi Industri RI

Ekonomi kementerian perindustrian
Ilham wibowo • 17 Maret 2020 19:27
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis pelaku industri di dalam negeri kembali bergairah untuk berproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Ketersediaan bahan baku saat ini mulai kembali dipasok setelah sebelumnya terhenti sebagai dampak pandemi virus korona (covid-19).
 
“Kami bertekad untuk semakin memacu geliat dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM), supaya kinerja mereka bisa kembali pulih,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Maret 2020.
 
Gati mengakui, pada awal merebaknya virus korona di Wuhan, Tiongkok, kegiatan IKM di dalam negeri cukup terpengaruh karena sebagian bahan baku berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, saat ini beberapa produsen di Tiongkok sudah mulai beroperasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Momentum ini harus menjadi titik balik bagi IKM di Indonesia untuk mulai meningkatkan produksinya. Bahkan, kami berharap, kegiatan ekspor mereka mampu kembali normal,” paparnya.
 
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono bahwa bahan baku yang berasal dari Tiongkok sudah kembali masuk ke Indonesia meski jumlahnya belum maksimal. Kondisi ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja produksi industri di Tanah Air.
 
“Sebagian sudah masuk ke dalam negeri, seperti tekstil, logam, dan permesinan meski dalam jumlah terbatas," ungkapnya.
 
Kebutuhan impor bahan baku angkanya bervariasi mulai 20 persen hingga 40 persen. Guna mempermudah prosedur impor, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus bagi sektor industri manufaktur di Tanah Air.
 
“Misalnya, mempermudah prosedur untuk bahan baku yang berasal dari Tiongkok,” ujarnya.
 
Pemerintah juga siap melakukan relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) Impor. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor ini diberikan kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Wajib Pajak KITE IKM.
 
Relaksasi tersebut berlaku selama enam bulan terhitung mulai April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost atau biaya sehubungan perubahan negara asal impor.
 
Saat ini, ada 19 sektor industri yang akan mendapat pembebasan bea masuk agar mudah mendapatkan bahan baku. Jumlah tersebut berdasarkan usulan dari pelaku usaha. Sebanyak 1.022 kode HS masuk dalam relaksasi dan telah melalui verifikasi tahap pertama.
 
Sementara yang perlu mendapat prioritas, di antaranya sebesar 313 HS dengan dasar prinsip percepatan keberlangsungan produksi. Ke depan, pemerintah terus mengevaluasi dan jika dibutuhkan pengaturan-pengaturan yang terbaru, dipastikan akan dapat dilakukan.
 
Daftar 19 sektor manufaktur yang mendapat relaksasi untuk impor bahan bakunya, yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri alat angkutan lainnya, industri makanan, industri logam dasar, industri kertas dan barang dari kertas, industri minuman, industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional, serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semitrailer.
 
Selanjutnya, industri karet, barang dari karet, dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri pakaian jadi, industri peralatan listrik, industri tekstil, industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, industri furnitur, serta industri komputer, barang elektronik, dan listrik.
 
Kemudahan lainnya, sepanjang program kerja dari rumah atau work from home selama dua pekan yang diinisiasi oleh pemerintah, Kemenperin tetap membuka Unit Pelayanan Publik (UPP). Fokus layanannya hanya untuk input dan pengambilan dokumen. Namun harus melalui perjanjian terlebih dahulu melalui nomor WA: 0819-97313879.
 
Adapaun operasional UPP Kemenperin yang sebelumnya berada di lantai 4 Gedung Kemenperin, sementara dipindahkan di lantai 1 atau lobi Gedung Kemenperin.
 
Loket UPP beroperasi pukul 09.00-12.00 WIB. Sedangkan, bagi pelaku industri yang menghendaki konsultasi, juga dapat menghubungi nomor WA: 0819-500-7755, 0878-01084059, dan 0878-01084069 atau ke nomor telepon 021-5229585 dan email: upp_pusat@kemenperin.go.id. Waktu konsultasi online dimulai pada pukul 09.00-14.30 WIB.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif