Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto : Istana.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto : Istana.

Erick: Asabri, Jiwasraya hingga Pertamina Jadi Temuan BPK

Ekonomi BUMN pertamina BPK Jiwasraya
Suci Sedya Utami • 27 Agustus 2020 22:15
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019 terdapat delapan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait BUMN.
 
Ia menyebutkan delapan termuan tersebut terdiri dari dua hal yang berhubungan dengan PT Asabri (Persero), satu hal yang berhubungan dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dua hal terkait PT Pertamina (Persero) satu hal masing-masing mengenai PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) dan PT PLN (Persero). Ia mengatakan terkait temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi.
 
"Ada 23 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, dalam laporan keuangan Kementerian BUMN 2019 juga terdapat enam temuan dan 16 rekomendasi BPK. Namun seluruhnya merupakan temuan administrasi yang sudah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat temuan kerugian negara. Meneruskan dua tahun berturut-turut sebelumnya, laporan keuangan Kementerian BUMN 2019 juta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
 
Erick menjabarkan, di tahun lalu, realisasi belanja Kementerian BUMN terserap Rp202,5 miliar atau 97,2 persen dari pagu belanja sebesar Rp208,27 miliar. Dengan posisi aset-kewajiban dan ekuitas per akhir tahun 2019 mencapai Rp1,86 triliun termasuk tanah dan bangunan.
 
Ia mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki saat ini yaitu penyerapan anggaran belanja di 2020 yang per 25 Agustus terserap Rp101,7 miliar atau 38,18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 266,3 miliar.
 
Namun sebenarnya, kara Erick terdapat kontrak oustanding atau bisa dibayarkan di muka sebesar Rp83,4 miliar atau sekitar 31,33 persen dari total anggaran belanja yang jika besaran tersebut dimasukkan dalam perhitungan, maka di akhir tahun serapan belanja Kementerian BUMN tidak akan jauh berbeda dari serapan di 2019.
 
"Tapi kami punya keyakinan sampai akhir tahun kurang lebih tetap di angka 97-an persen," jelas Erick.
 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif