Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Apresiasi Menteri Erick, IWD Tekankan Pentingnya Data Prioritas Penerima Vaksin

Ekonomi virus corona vaksin covid-19
Medcom • 09 Oktober 2020 15:29
Jakarta: Upaya pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk menyediakan vaksin covid-19 diapresiasi. Namun, pemerintah perlu menyiapkan data-data yang valid terkait daftar prioritas penerima vaksin.
 
“Rencananya vaksinasi akan dimulai awal 2021. Data-data yang valid terkait daftar prioritas penerima vaksin menjadi sangat penting. Sebab, persoalan akut yang sering terjadi adalah soal validasi data,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy (IWD) Endang Tirtana, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Menurut Endang perlu ada sinergi antar-kementerian teknis, pemerintah daerah, rumah sakit, dan lain-lain dalam menyiapkan data dan distribusi vaksin. Selain itu perlu ada sosialisasi dengan menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok masyarakat tentang pentingnya vaksinasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Perlu dilakukan koordinasi dan regulasi yang jelas terkait perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab terhadap karyawan, serta terhadap orang-orang yang mampu membeli vaksin sendiri,” kata Endang.
 
Endang juga menyoroti perlunya pengawasan pendistribusian vaksin serta mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan peruntukan vaksin oleh oknum-oknum tertentu.
 
Endang mengapresiasi Pemerintah yang mengupayakan kerja sama multilateral untuk mendapatkan vaksin tersebut. Seperti Sinovac yang merupakan kerja sama Biofarma dengan China dan Sinopharma kerja sama Kimia Farma dengan G42 Uni Emirat Arab (UEA).
 
Sinovac diprioritakan untuk 102.451.500 warga yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan vaksin Sinopharm ditargetkan kepada 27 juta sasaran prioritas yang ada di Luar Jawa.
 
Mengingat target vaksinasi mencapai 160 juta jiwa, sisa kelompok sasaran yang ada diupayakan dari dua lembaga internasional: The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) serta The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
 
Baca: Vaksinasi Jadi Kunci Menghentikan Pandemi Covid-19
 
Sasaran vaksinasi adalah 80 persen penduduk, prioritasnya petugas medis dan pelayanan publik (3.497.737 orang), tokoh agama/masyarakat, perangkat kecamatan, desa, RT/RW, dan sebagian pelaku ekonomi (5.624.010 orang), dan seluruh tenaga pendidik dari tingkat PAUD/TK hingga perguruan tinggi (4.361.197 orang).
 
Berikutnya, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif (2.305.689) dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (86.622.867 orang). Kemudian masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya (57.548.500 orang).
 
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
 
Pasal 2 ayat 4 menyebut pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan pada 2020, 2021, dan 2022. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dapat memperpanjang waktunya berdasarkan usulan Menteri Kesehatan, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 5.
 
Pengadaan vaksin dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penunjukan langsung badan usaha penyedia, atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional (Pasal 4 ayat 1).
 
Namun dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan BUMN yang mendapat penugasan adalah Bio Farma, dan dapat melibatkan anak perusahaannya yaitu Kima Farma dan Indofarma.
 
Menteri BUMN bertugas memberikan dukungan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada BUMN dan mengoordinasikan BUMN lainnya untuk mendukungan penugasan tersebut (Pasal 21 ayat 5).
 
(FZN)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif