Pemerintah diminta mengkaji ulang penurunan harga gas untuk sektor industri mengingat pemerintah butuh dana besar untuk penanganan pandemi virus korona baru (covid-19). Foto: Dok.MI.
Pemerintah diminta mengkaji ulang penurunan harga gas untuk sektor industri mengingat pemerintah butuh dana besar untuk penanganan pandemi virus korona baru (covid-19). Foto: Dok.MI.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penurunan Harga Gas

Ekonomi gas virus corona
Husen Miftahudin • 09 April 2020 20:35
Jakarta: Pemerintah diminta mengkaji ulang penurunan harga gas untuk sektor industri. Kebijakan tersebut memangkas pendapatan negara, sementara pemerintah butuh dana besar untuk penanganan pandemi virus korona baru (covid-19).
 
Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru mengatakan implementasi harga gas sektor industri menjadi USD6 per MMBTU perlu dievaluasi dan dikaji kembali terkait mekanisme, tata cara, dan waktu pelaksanaannya.
 
"Perlu dikaji ulang Peraturan Menteri turunannya yang saat ini masih harmonisasi. Jangan ambil kebijakan sepihak dan terkesan memudahkan masalah," kata Falah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 9 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, kaji ulang penurunan harga gas membuat seluruh pihak yang terkait kebijakan tersebut dapat benar-benar bertanggung jawab dan memastikan keseluruhan proses implementasi. Baik manfaat yang diterima industri, menjaga keekonomian pengelolaan bisnis penyaluran gas, hingga memperhatikan kondisi keuangan negara di tengah penanganan covid-19.
 
Falah menegaskan saat ini seluruh energi dan perhatian diberikan agar Indonesia dapat keluar dari pandemi covid-19. Pemerintah pun sudah melakukan relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar sebagian dana dapat digunakan dalam mendukung penanganan covid-19.
 
Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan surat utang terbesar sepanjang sejarah dengan akumulasi nilai sebanyak USD4,3 miliar atau setara Rp68,8 triliun (kurs Rp16 ribu per USD). Dengan ini Falah mempertanyakan kebijakan subsidi untuk harga gas bumi industri yang akan semakin membebani kemampuan keuangan negara.
 
Di sisi lain, sebut dia, penurunan harga gas industri justru akan mengurangi pendapatan negara dari sisi hulu. Sebab pemerintah akan menurunkan harga gas di hulu berkisar USD4 hingga USD4,5 per MMBTU dengan mengurangi bagian negara. Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka akan membuat beban negara semakin bertambah.
 
"Beban keuangan negara yang sudah defisit sebagaimana kita bisa lihat dalam Nota Keuangan ditambah kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan dan penanganan pandemi ini jangan direcoki dan ditambah lagi dengan beban untuk memberikan subsidi harga gas industri," ketus Falah.
 
Implementasi Peraturan Nomor 40 Tahun 2016 tentang penurunan harga gas sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi. Sebab itu, Falah meminta solusi agar di satu sisi dapat membantu industri bertahan namun di lain sisi tidak mengganggu keuangan negara yang sudah terbebani dengan adanya pandemi covid-19.
 
"Selain itu investasi migas baik hulu dan hilir juga perlu dijagain, jangan sampai penerapan Perpres justru menghambat pengembangan infrastruktur gas. Ingat, sampai 2025 sesuai perencanaan pemerintah, Indonesia itu butuh bangun infrastruktur gas sepanjang lebih dari 17 ribu kilometer dengan biaya sebesar Rp277 triliun," ungkap Falah.
 
Dia melanjutkan, kebijakan ini juga akan semakin membuat ceruk defisit keuangan negara lebih dalam jika sampai mengganggu keekonomian dan margin yang wajar dari BUMN Migas. Karena kontribusi BUMN Migas terhadap pajak, PNBP, dan deviden ke negara sangat besar dan mudah dilacak untuk mengetahui nilainya.
 
"Perlu diingat, dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 BUMN menjalankan dua peran yaitu sebagai sumber pendanaan negara dan agen pembangunan. Tapi yang terjadi tidak sesuai dengan amanat UU 19 tentang BUMN tersebut. Kasihan, masa BUMN dipaksa merugi," tutupnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif