Menteri KKP Edhy Prabowo. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman
Menteri KKP Edhy Prabowo. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman

Menteri Edhy: UU Ciptaker Paling Ditunggu Pelaku Usaha

Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan Omnibus Law
Husen Miftahudin • 07 Oktober 2020 19:47
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi aturan paling ditunggu-tunggu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
 
Bahkan, beleid ini bisa mendorong kembali investasi industri perikanan yang pada lima tahun sebelumnya potensi investasi tersebut melayang sebanyak Rp300 triliun.
 
"Izin kapal sebagai contoh, kalau kita lihat yang sudah terjadi lima tahun terakhir ini izin kapal itu sulit didapat, sehingga banyak industri-industri perikanan kita dari Sabang sampai Merauke mati. Saya belum menghitung persisnya, tapi asumsi saya lebih dari Rp300 triliun yang sudah berinvestasi di Indonesia itu tidak berjalan," ujar Edhy dalam konferensi pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya UU Ciptaker ini memperbaiki sejumlah aturan terkait perizinan, keberlangsungan usaha industri kelautan dan perikanan, hingga penghapusan kriminalisasi nelayan. Beleid ini juga memberi keuntungan bagi para pelaku usaha besar hingga kecil, termasuk masyarakat nelayan.
 
Edhy menyayangkan undang-undang 'jadul' bisa mengkriminalisasi pelaku usaha industri kelautan dan perikanan seperti yang terjadi pada petambak udang di Bengkulu yang dipenjara dua tahun lantaran usaha tambaknya dianggap ilegal. Maka itu dengan UU Ciptaker ini para pelaku industri kelautan dan perikanan bisa menjalankan usahanya dengan tenang tanpa khawatir dikriminalisasi.
 
"Dari peraturan yang 21 itu sudah bisa disatukan, cukup pemberitahuan walaupun tidak mengurangi tentang penertiban terhadap kegiatan tentang pengamanan lingkungannya, misalnya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Termasuk kalau ada bahan-bahan berbahaya, itu semua ada," papar dia.
 
Di sisi lain, undang-undang sapu jagat ini juga memangkas ego sektoral antarkementerian, bahkan ego dari pemerintah daerah. Soal zonasi laut misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan izin.
 
"Jadi intinya, izin yang tadinya cukup lama kini cukup satu kementerian sehingga izin itu bisa langsung hadir. Jadi dari KKP sangat senang dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini keluar. Saya merasa pekerjaan rumah saya agak berkurang, sehingga tinggal mengamankan dan menjalankannya," tutup Edhy.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif