Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki  - - Foto: dok Kemenkop UKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki - - Foto: dok Kemenkop UKM

Menkop Teten Minta KPK Kawal Penyaluran Banpres Produktif Tahap II

Ekonomi kpk bansos Kementerian Koperasi dan UKM Pemulihan Ekonomi Nasional
Ilham wibowo • 07 Oktober 2020 10:18
Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengawal penyaluran Banpres Produktif tahap kedua. Realisasi penyaluran ditargetkan pada pertengahan Oktober.
 
"Ini yang kedua kalinya kami berkoordinasi dengan pimpinan KPK mengenai implementasi bantuan produktif usaha mikro," kata Teten melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Oktober 2020.

 
Ia menjelaskan Banpres Produktif tahap kedua akan disalurkan bagi tiga juta peserta dengan nilai masing-masing Rp2,4 juta. Jumlah tersebut akan menambah realisasi penyaluran tahap sebelumnya menjadi 12 juta peserta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selama ini pelaksanaannya cukup baik dan cepat, hampir tidak ada isu negatif seperti salah sasaran. Sistem kami masih bisa mengendalikan program ini agar tepat sasaran," jelas dia.
 
Meski begitu, Teten menuturkan bahwa kehadiran KPK memperkuat transparansi Program Banpres Produktif yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ia berharap dana hibah pemerintah tersebut dapat didistribusikan secara cepat, tepat sasaran dan merata.
 
"Kami ingin KPK terus bekerja bersama mengawal program ini dengan tuntas. Kami pahami KPK sangat konsen terhadap program ini, agar tepat sasaran, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi covid-19," tambahnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan pihaknya siap mengawal program penyaluran dana hibah negara. Pengawasan dilakukan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.
 
Saat ini, KPK juga telah menyediakan portaljaga.go.iduntuk menampung keluhan dari masyarakat terkait Banpres Produktif khusus usaha mikro maupun masalah penyalahgunaan keuangan negara selama pandemi covid-19.
 
"KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data, juga memantau input data, serta penyaluran bantuan," ucapnya.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif