Ilustrasi para pekerja di pabrik rokok - - Foto: Medcom
Ilustrasi para pekerja di pabrik rokok - - Foto: Medcom

Revisi PP 109/2012 Bakal Ganggu Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau

Ekonomi industri rokok petani tembakau cukai tembakau Industri Hasil Tembakau
Eko Nordiansyah • 22 September 2021 21:06
Jakarta: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Revisi aturan ini dinilai tidak baik bagi kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).
 
Ketua Umum APTI Soeseno mengatakan rencana revisi PP 109/2012 akan makin membatasi ruang gerak IHT yang sedari dulu sudah dibanjiri dengan berbagai aturan yang beragam. Menurutnya, hal ini lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif karena banyak menimbulkan aturan-aturan baru yang mengganggu kelangsungan IHT.
 
"Hal tersebut merupakan pengalaman sejak 2012 saat tengah penyusunan sampai sekarang PP itu dilaksanakan, mudaratnya lebih banyak dari baiknya. Dari 2012 dilaksanakan sampai sekarang, sudah hampir 300 peraturan daerah tercipta sebagai turunan PP itu," kata dia dalam webinar di Jakarta, Rabu, 22 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Revisi PP 109/2012 mendorong muatan larangan total iklan, promosi dan perbesaran gambar Kesehatan dari 40 sampai 90 persen mengancam keberlanjutan mata rantai industri tembakau. Ia menambahkan, saat ini ada berbagai peraturan daerah (perda) yang cukup eksesif seperti di Bogor dan baru-baru ini juga dilakukan di Jakarta.
 
"Kebijakan-kebijakan ini bersifat diskriminatif termasuk bagi perokok. Kegiatan merokok diperlakukan secara diskriminatif oleh petugas. PP 109/2012 mau diperketat lagi, semua upaya mau dilakukan untuk menghancurkan sektor pertembakauan, mungkin ke depan kalau diubah merokok haram atau apa lah. Kita tegas menolak," ungkapnya.
 
Soeseno meminta agar pemerintah segera mengambil posisi tegas untuk tidak melanjutkan revisi PP 109/2012 terutama di masa pandemi seperti saat ini. Menurutnya, banyak pula komoditas lain yang bertentangan dengan kesehatan selain tembakau namun tidak pernah diutak- atik.
 
Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Muhamad Nur Azami meminta revisi PP 109/2012 ini segera dihentikan karena sangat restriktif dan membebani IHT. Terlebih IHT tak hanya menyerap tenaga kerja di pabrik saja, melainkan juga menyerap hasil perkebunan tembakau dan cengkeh.
 
Menurut Azami, kebijakan ini tidak adil dan mematikan IHT dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah segera ambil sikap menghentikan revisi PP 109/2012, dan fokus pada penanganan pandemi sekaligus mempercepat program vaksinasi covid-19 di masyarakat.
 
"Jangan lagi didorong poin-poin revisi yang sifatnya menghancurkan industri tembakau, PP 109/2012 yang saat ini berlaku sudah sangat berhasil mengendalikan konsumsi. Dalam usulan revisinya, yang dihajar justru seluruh mata rantai sektor tembakau mulai dari iklan, kemasan, lalu distribusi," ujar Azami.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif