Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Legislator: Belum Semua Daerah Siap Berlakukan Kartu Tani

Ekonomi pertanian Kementerian Pertanian kartu tani
Antara • 29 September 2020 08:45
Kudus: Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendorong pemerintah melakukan simulasi pemanfaatan Kartu Tani sebelum memberlakukan di semua daerah. Hal itu penting dilakukan mengingat masih ada daerah yang belum siap menggunakannya.
 
"Dalam pembahasan di DPR, pemerintah memang dikritik terkait kebijakan menggunakan Kartu Tani karena manfaatnya kurang fleksibel dan petani juga ada yang mengeluh karena ketika di desa satu kehabisan tidak bisa pindah ke desa lain," ujar Fathan, dikutip dari Antara, Selasa, 29 September 2020.
 
Selain harus melakukan simulasi kembali, kata dia, pemerintah juga perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengan Keluhan (RDK) dengan kelompok tani sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terlebih lagi, kata dia, saat ini sudah mulai memasuki musim tanam pertama (MT I) tanaman pagi. Kalaupun dijalankan, kata dia, tentunya diprioritaskan untuk daerah yang sudah siap, mengingat masih ada di tingkat kabupaten maupun provinsi yang belum siap sehingga perlu disiapkan skema yang lebih bagus.
 
Pemerintah juga perlu mempersiapkan basis data kebutuhan pupuk sesuai luasan lahan dengan benar karena selama ini belum memiliki data yang valid. "Seberapa besar kebutuhan pupuk secara nasional dan kebutuhan petani sehingga teratasi semua," ujarnya.
 
Ia berharap pemerintah membangun data terpadu yang mencakup penerima data bantuan sosial hingga penerima subsidi karena selama ini permasalahan yang terjadi karena tidak adanya data terpadu dan terintegrasi secara nasional sehingga bantuan yang disalurkan sering tumpang tindih.
 
Tak jarang, kata dia, satu orang menerima banyak subsidi, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program bantuan jenis lainnya. "DPR melihat, pemerintah belum punya desain yang satu sehingga subsidi efektif menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
 
Sementara keluhan petani di Kudus, di antaranya terkait subsidi agar alokasi anggarannya diperbesar, serta pemerintah juga diminta ikut mencarikan solusi soal pemasaran komoditas pertanian ketika memasuki masa panen yang biasanya harga jualnya jatuh.
 
Selain itu, kata dia, petani juga berharap ada penyangga harga yang stabil untuk komoditas hasil pertanian mereka, karena selama ini yang ada baru beras, gula, dan minyak goreng. Terkait pupuk bersubsidi, kata dia, DPR memang meminta pabrik pupuk melakukan efisiensi karena sebelumnya masih pemerintah masih menanggung utang terhadap pabrik pupuk.
 
"DPR juga menginginkan subsidi langsung, bukan subsidi pabrik pupuk tetapi ke petani. Tetapi akhirnya di sepakati di Kementerian Keuangan, tetap membayar ke pabrik tetapi petani dipermudah dan alokasi pupuknya juga diperbesar," pungkasnya.

 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif