Ilustrasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan - - Foto: dok Shutterstock
Ilustrasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan - - Foto: dok Shutterstock

H-7 Lebaran, Perusahaan yang Belum Bayar THR Siap-siap Kena Denda

Ekonomi Tenaga Kerja tunjangan hari raya Dunia Usaha Kemenaker Lebaran 2021
Annisa ayu artanti • 07 Mei 2021 23:30
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepala daerah setingkat gubernur, walikota, dan bupati untuk segera memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi karyawannya. Hal tersebut seiring tenggat pemberian THR  yang sudah memasuki H-7 Lebaran.
 
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Mei 2021.
 
Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.569 laporan yang masuk selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021. Dari jumlah tersebut,  sebanyak 670 melakukan konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri makanan dan minuman.
 
Adapun beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi covid-19.
 
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengaku sudah mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
 
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” kata Anwar.
 
Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
 
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sehari (H-1) sebelum hari raya.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," pungkas Anwar.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif