Desain Ibu Kota Baru. Foto; dok Kementerian PUPR.
Desain Ibu Kota Baru. Foto; dok Kementerian PUPR.

Dana Ibu Kota Baru untuk Lawan Korona

Ekonomi Ibu Kota Baru
Media Indonesia • 07 April 2020 08:44
Jakarta: Pemerintah diminta mengalihkan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk penanganan pandemi covid-19.
 
Pengalihan itu dinilai anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus harus dilakukan, mengingat masih minimnya sarana-prasarana yang dibutuhkan dan santunan untuk para tenaga medis yang telah menjadi korban penanganan covid-19.
 
"Pemerintah telah menyetujui pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur. Namun, melihat pada penyebaran covid 19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, sebaiknya rencana pemindahan IKN hendaknya ditunda dulu," ucap Guspardi dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya meminta pemerintah secepatnya melakukan pengalihan anggaran dari pos-pos APBN ini, terutama dari anggaran infrastruktur, sehingga penyebaran covid-19 yang semakin pesat bisa ditekan," imbuhnya.
 
Ia menjabarkan bahwa untuk 2020 total APBN yang disepakati ialah Rp2.540 triliun. Dalam komposisi APBN itu, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp400 triliun, termasuk anggaran pemindahan ibu kota.
 
Lebih lanjut, Guspardi mengatakan rakyat Indonesia membutuhkan bantuan keterjaminan kebutuhan bahan pangan, perlindungan keselamatan, dan terjaminnya kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19.
 
"Pemerintah hendaknya menghentikan dulu upaya melanjutkan rencana pindah IKN dan pembangunan ibu kota baru. Ini mengingat kondisi keuangan negara yang juga terbatas," jelasnya.
 
Ia pun berharap kebijakan pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial, seperti PKH dan BLT, untuk masyarakat miskin dan rentan miskin di tengah pandemi ini bisa segera direalisasikan.
 
"Namun, yang perlu juga mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa itu harus mendapat keberpihakan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka," tukasnya.

Jaga Komunikasi

Secara terpisah, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, menegaskan yang saat ini dilakukan terkait pembangunan IKN hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor.
 
Ia menegaskan APBN 2020 diprioritaskan untuk penanganan covid-19. Bahkan, sangat mungkin menunda proyek IKN sampai situasi kondusif.
 
"Arahan Presiden sudah jelas. Saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi covid-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan covid-19. Ke depan, tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk ibu kota negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali," ujar Jodi di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
 
Menko Marves pun ditugaskan Presiden menjaga komunikasi dengan para investor. Komunikasi ini bukan hanya dari sisi pemerintahan, melainkan juga termasuk bahasan mengenai bantuan penanganan covid-19.
 
"Artinya, pemerintah terus menyinergikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mencari cara terbaik untuk penanganan covid-19," tegasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif