Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Pencegahan Bambang Trihatmodjo Diklaim Akibat Kasus Administrasi

Ekonomi Sri Mulyani Kementerian Keuangan pengadilan
Angga Bratadharma • 28 September 2020 07:47
Jakarta: Pencegahan Bambang Trihatmodjo terkait keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 diklaim bukan terkait dugaan korupsi melainkan persoalan administrasi. Adapun keputusan Menkeu dikeluarkan lantaran negara meminta Bambang Trihatmodjo segera menyelesaikan persoalan piutangnya.
 
Pengacara Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo, M Busyro Muqoddas mengklaim kasus yang menimpa Bambang Trihatmodjo bukan perkara dugaan korupsi melainkan kasus administrasi.
 
"Ini bukan kasus korupsi, tetapi klien kami (Bambang Trihatmodjo) dicegah paspornya oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan RI," klaim Busyro, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini perkara yang menimpa Bambang Trihatmodjo tengah ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Dirinya mengklaim asal muasal persoalan ini lantaran terjadi salah paham mengenai pembiayaan SEA-Games pada 1997. "Missed understanding pembiayaan SEA Games XIX lalu," klaimnya.
 
Baca: Alasan Menkeu Cegah Bambang Trihatmodjo ke Luar Negeri
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyatakan pihaknya mencegah Bambang Trihatmodjo untuk berpergian ke luar negeri karena masih memiliki permasalahan piutang negara mengenai SEA Games 1997.
 
"Kita mencegah untuk bepergian ke luar negeri. Ini sebetulnya kebijakan yang ditempuh panitia terkait piutang negara," tegasnya.
 
Isa menjelaskan pencegahan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara yang terdiri dari menteri keuangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah. "Menteri itu ketua urusan dari piutang negara. Ini satu panitia yang ditugaskan berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1960 untuk mengurus piutang negara yang tidak selesai-selesai," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Isa menegaskan, pencegahan ini dilakukan agar yang bersangkutan dapat berbicara dengan panitia urusan piutang negara untuk menyelesaikan kewajibannya. "Itu adalah permohonan dari panitia urusan piutang negara yang diketahui Menteri Keuangan," pungkasnya.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif