ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Penyelamatan Garuda, Penyelamatan Industri Penerbangan Nasional

Ekonomi bumn Garuda Indonesia
Medcom • 26 Mei 2020 17:11
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus memperkirakan PT Garuda Indonesia Tbk akan mengalami bangkrut secara teknis bahkan sebelum kuartal empat 2020. Menurut Deddy, penyebabnya bukan hanya negatif cash flow, namun juga ancaman modal yang tergerus menjadi negatif bila tidak ada pertolongan dari pemegang saham.
 
Deddy menyebut perkiraannya itu juga merujuk apa yang disampaikan oleh The International Air Transport Association (IATA) melalui Conrad Clifford, Regional Vice President kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahwa proyeksi pendapatan 2020-2023 industri penerbangan akan turun hingga 41 persen dari kondisi sebelum covid-19.
 
Dalam laporan keuangan 2019, kata Deddy, ekuitas perusahaan USD720 juta dengan pendapatan USD4,5 miliar. Diasumsikan karena pandemi covid-19, pendapatan perusahaan turun 50 persen menjadi USD2,25 miliar, dan biaya diproyeksikan turun menjadi USD3,6 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maka perusahaan akan mengalami kerugian sekitar USD1 miliar, sehingga otomatis ekuitas akan tergerus menjadi minus USD200 juta," kata Deddy, dalam pernyataan tertulis, Selasa, 26 Mei 2020.
 
Baca:Pesawat Diistirahatkan, Garuda LakukanProlong Inspection
 
Deddy menuturkan kecukupan modal Garuda Indonesia bermasalah akibat pandemi covid-19. Dalam kondisi kritis seperti ini, Deddy mendorong para pemegang saham menginjeksi modal untuk mempertahankan agar modal (ekuitas) Garuda Indonesia bertahan lama.
 
Kewajiban pemerintah, kata Deddy, selaku pemegang 60,5 persen saham Garuda, dan CT Group selaku pemegang saham publik 30,5 persen, harus menginjeksi modal pada Garuda Indonesia.
 
"Mekanisme yang seharusnya dilakukan adalah right issue! Terbitkan saham baru dan ditawarkan ke pemegang saham. Jika pemegang saham minoritas tidak mampu atau tidak mau melakukan hal yang sama untuk injeksi modal tambahan maka by law mereka akan terdelusi, berkurang secara persentase kepemilikan sahamnya," ujar Deddy.
 
"Kebutuhan ekuitas Garuda ini jangan disiasati dengan pendekatan 'utang baru' agar pemegang saham minoritas tidak terdelusi. Tidak elok maskapai nasional yang sudah sekarat ini malah disuruh cari utang baru yang menambah beban bunga di kemudian hari," sambungnya.
 
Pada masa pandemi ini, ungkap Deddy, hampir semua perusahaan penerbangan mengalami turbulensi. Atas kondisi yang tidak biasa itu, hampir semua pemerintah menginjeksi modal untuk mempertahankan perusahaan penerbangannya.
 
Di antaranya adalah Air France dan Qantas yang di-bailout pemerintahnya. Bahkan pemerintah Singapura menambah ekuitas SQ senilai 9,8 miliar dolar Singapura.
 
"Kok Garuda yang jauh lebih sekarat malah disuruh cari utang komersial baru? Jika memang kehadiran Negara sebagai pemegang saham berniat membantu senilai Rp8,5 triliun, ya langsung saja suntikan modal (ekuitas), kenapa harus direkayasa mendapatkan utang komersial baru. Apakah ini buat menyiasati agar saham minoritas tidak terdelusi. Jawabannya: Pasti," ungkap Deddy.
 
Deddy mengajak pemerintah fokus memperhatikan langkah penyelamatan Garuda Indonesia. Dia khawatir kondisi Garuda Indonesia semakin parah jika langkah yang diambil hanyalah untuk menyelamatkan interest pemegang saham minoritas.
 
Menurut Deddy, pemerintah juga harus menghitung dampak jika kondisi Garuda memburuk. Pasalnya terdapat 45 ribu pekerja di Garuda Indonesia Group (baik tetap maupun PKWT), dan ada lebih dari 600 ribu pekerja di ekosistem perusahaan penerbangan serta industri pariwisata.
 
"Bila Pemerintah salah langkah pastinya akan menyebabkan pemiskinan sistemik pelaku industri pada sektor ini. Khususnya menjaga peran pemerintah di transportasi udara yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta," kata Deddy.
 
"Jangan selalu dipakai alasan bahwa dulu tidak ada yang mau beli saham perdana Garuda, dan hanya Trans Airways yang 'mau menolong' sehingga ada semacam perjanjian tidak tertulis persentase kepemilikan saham mereka tidak boleh terganggu," ujarnya.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif