Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung. Foto: tangkapan layar/Medcom.id.
Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung. Foto: tangkapan layar/Medcom.id.

NasDem Tak Setuju Penyelamatan Garuda Lewat Pinjaman

Ekonomi Garuda Indonesia
Ade Hapsari Lestarini • 15 Juli 2020 14:01
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung menyoroti penyelamatan PT Garuda Indonesia Tbk yang menggunakan mekanisme pinjaman. Menurut dia, skema penyelamatan Garuda melalui dana talangan berbentuk pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunganya dinilai tidak masuk akal.
 
"Jadi, ini lebih sebagai suatu pernyataan sikap. Standing poin dari saya dan juga Fraksi Partai NasDem, bahwa kami belum bisa sepakat kalau itu statusnya dana pinjaman karena kami sayang sama Garuda. Kami tidak bisa menjelaskan kepada publik, mengapa harus memilih mekanisme itu," tegas Martin, saat rapat dengar pendapat dengan direktur utama Garuda, di Komisi VI, Selasa, 14 Juli 2020.
 
Anggota Fraksi NasDem ini sepakat untuk menyelamatkan Garuda. Namun dengan cara lain yang lebih bisa diterima akal, sehingga lebih mudah untuk menjelaskannya kepada publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sepakat selamatkan Garuda, kami sepakat dengan manajemen yang sekarang punya kemampuan dan juga pemegang saham publiknya juga sepakat. Tapi kita harus cari jalan lain yang lebih bisa diterima akal, lebih bisa kita jelaskan pada publik, untuk kita selamatkan Garuda yang kita sayangi ini," paparnya.
 
Dia tak menampik dengan kinerja manajemen Garuda saat ini yang dinilainya cukup solid. Dia pun mendengar langkah-langkah yang sudah dilakukan manajemen untuk menyelamatkan perseroan berkode emiten GIAA ini.
 
"Saya juga sudah mendengar langkah-langkah yang Bapak (Dirut Garuda) lakukan untuk melakukan penghematan dan lain sebagainya. Artinya manajemen yang sekarang mampu," tambahnya.
 
Selain itu, lanjut Martin, pihaknya juga memikirkan pemegang saham Garuda, termasuk dari publik. Sehingga manajemen Garuda tidak punya wewenang untuk mengubah mekanisme pinjaman.
 
"Tapi agak enggak bisa diterima akal kalau statusnya dana pinjaman. Tapi saya juga paham kalau bapak-bapak (direksi Garuda) tidak punya wewenang juga untuk mengubah itu. Nah ini persoalannya. Bukan di tangan bapak-bapak juga untuk mengubah status dari dana pinjaman atau PMN, atau seperti usul Pak Nusron tadi yang diputar dulu," jelasnya.
 
Seperti diketahui Pemerintah berencana memberikan pinjaman dengan bunga sebesar Rp8,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Pinjaman dengan bunga yang harus dikembalikan serta tidak bisa dikonversi itu akan dikucurkan melalui SMI sebesar Rp5 triliun, LPEI sebesar Rp1 triliun, dan instrumen utang lainnya sebesar Rp2,5 triliun.
 

(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif