Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Pemerintah Diminta Hapus Aturan yang Memungkinkan Rokok Murah

Ekonomi industri rokok rokok tembakau
Eko Nordiansyah • 30 September 2020 23:04
Jakarta: Pemerintah diminta untuk mencabut segala aturan yang masih memungkinkan rokok dijual lebih murah lagi.
 
Direktur Eksekutif Yayasan ALIT Indonesia Yuliati Umrah mengatakan pihaknya secara tegas berharap pemerintah mencabut ketentuan tersebut demi melindungi anak-anak dari ancaman rokok.
 
"Saya setuju kalau ketentuan tersebut dihapus saja. Harga rokok sudah terlalu murah kalau diperbolehkan dijual di bawah 85 persen. Anak pasti bisa beli dengan uang sakunya," kata dia dalam pemaparan hasil surveinya, Rabu, 30 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam survei Yayasan ALIT kepada 506 responden dari lima wilayah klaster di Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 87 persen responden perokok anak memiliki anggota keluarga dewasa yang juga merokok. Selain itu, 85 persen anak tersebut pernah diminta atau disuruh orang dewasa untuk membeli rokok.
 
Tim Baseline Survey Yayasan ALIT Indonesia Lisa Febriyanti menjelaskan, sebanyak 87 persen responden mengaku sebagai perokok aktif dan sebagian besar mulai merokok di usia 13-14 tahun. Sementara, 79 persen perokok anak membeli sendiri rokoknya, dan 72 persen penjual rokok membiarkan anak-anak membeli rokok.
 
"Harga rokok yang dibeli anak bervariasi, dari pernyataan responden dan dibandingkan dengan harga pada pita cukai, terdapat beberapa merek yang didapatkan anak-anak secara lebih murah. Temuan kami, ada anak-anak yang mendapatkan rokok lebih murah dibandingkan harga yang dibanderol," jelasnya.
 
Untuk itu, Yayasan ALIT Indonesia menyoroti peraturan pemerintah mengenai cukai rokok dan kaitannya dengan jangkauan anak-anak. Pasalnya dengan aturan yang ada, harga rokok masih mungkin dijual di bawah 85 persen dari batasan yang seharusnya sehingga menjadi lebih murah dari pita cukainya.
 
"Saat ini ada kenaikan cukai, tapi kemudian kami juga melihat ada aturan yang absurd yakni Perdirjen Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017 yang membolehkan menjual rokok di bawah 85 persen dari banderol asal tidak lebih di 40 kota pengawasan Bea Cukai," ungkap dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Masalah Pemerintahan dari Universitas Airlangga (Unair) Kris Nugroho menduga bahwa masih terdapat celah dari penegakan regulasi. Hal ini membuat perusahaan rokok masih bisa bermain untuk memanfaatkan kelemahan suatu produk hukum yang ada.
 
"Perusahaan rokok bisa bermain untuk memanfaatkan kelemahan suatu produk hukum. Yang bisa kita cermati di sini adalah aturan itu sudah termasuk keputusan ekonomi politik yang merupakan titik temu berbagai kepentingan bisnis rokok dengan kementerian," ujar Kris.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif