Menteri BUMN Erick Thohir. Foto : MI.
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto : MI.

5 Terpopuler Ekonomi, Berita Direksi BUMN Wajib Teken Kontrak Kerja Mendominasi

Ekonomi Kementerian BUMN wika gedung Berita Terpopuler Hari Ini Berita Terpopuler Ekonomi
Arif Wicaksono • 29 November 2020 10:01
Jakarta: Topik berita mengenai kementerian BUMN menjadi berita terpopuler kemarin. Menteri BUMN Erick Thohir akan mewajibkan calon direksi BUMN menandatangani kontrak manajemen dan kontrak kinerja tahunan.
 
Kemudian topik berita yang lain menyusul adalah mengenai anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), bea cukai, menaker, serta ekspor benih lobster. Berikut rangkuman lengkapnya dari Medcom.id.
 
1. Erick Thohir Wajibkan Direksi BUMN Teken Kontrak Kerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan calon direksi BUMN menandatangani kontrak manajemen dan kontrak kinerja tahunan. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Tahunan Direksi BUMN.
 
Beleid ini mengikat setiap calon petinggi BUMN agar bekerja sesuai dengan target yang adil dan terukur. Target dan Key Performance Index (KPI) mesti dipenuhi, bila gagal, maka petinggi BUMN tersebut akan dicopot.
 
Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib untuk menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya. Hal ini juga berlaku bagi direksi yang akan diangkat kembali atau direksi yang dipindahkan jabatannya. Pun, juga berlaku bagi pelaksana tugas untuk jabatan direksi lainnya.
 
Baca berita selengkapnya di sini
 
2. Wika Bangun Pos Lintas Batas di Kalimantan Barat
 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, di Kalimantan Barat. Proyek senilai Rp190,1 miliar ini ditargetkan rampung pada Juli 2022.
 
Pembangunan pos lintas batas tersebut guna memperkuat keadulatan NKRI di mata dunia. Ruang lingkup pembangunan antara lain, bangunan utama PLBN beserta fasilitas pendukung di dalamnya, infrastruktur kawasan, landscape, dan hardscape, MEP kawasan, serta site development zona inti dan zona pendukung.
 
Baca berita selengkapnya di sini
 
3. Waspada, Ini Modus Penipuan Lelang Barang Sitaan Bea Cukai
 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan lelang yang masih marak dan mengatasnamakan otoritas kepabeanan dan cukai.
 
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Syarif Hidayat menjelaskan lelang palsu merupakan salah satu dari enam modus penipuan yang biasa dilakukan oknum. Modus lainnya adalah jual beli online barang kiriman dalam negeri, barang kiriman luar negeri, modus teman yang ditahan karena membawa uang, kiriman diplomatik, dan jasa penyelesaian kasus tangkapan Bea Cukai.
 
Untuk lelang palsu, ungkap Syarif, biasanya dilakukan oleh pelaku dengan modus lelang bersifat tertutup atau internal tapi resmi. Pada awalnya pelaku menawarkan lelang barang sitaan Bea Cukai melalui beberapa saluran komunikasi di antaranya media sosial, Whatsapp group, atau SMS berantai.
 
Baca berita selengkapnya di sini
 
4. Tingkat Produktivitas Pekerja Indonesia Masih Kalah dari Vietnam
 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal dari Vietnam. Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO), pertumbuhan output tahunan pekerja RI masih di bawah rata-rata negara berpenghasilan menengah bawah.
 
"Survei yang dilakukan kepada para pelaku usaha di Indonesia hasilnya menunjukkan mayoritas responden merasa bahwa nilai upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja," ujar Ida dalam acara KompasTalks secara virtual di Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.
 
Selain produktivitas, Ida menyebutkan bahwa kompetensi pekerja juga menjadi tantangan berat. Hal ini lantaran masih besarnya persentase pekerja dengan latar pendidikan SMP ke bawah, sehingga banyak pekerja yang masih memiliki kompetensi (skill) yang rendah.
 
Baca berita selengkapnya di sini
 
5. Luhut: Tidak Ada yang Salah dengan Aturan Ekspor Benih Lobster
 
Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada yang salah dengan aturan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.
 
"Jadi kalau dari Permen yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," tegas Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu, 28 November 2020.
 
Meski demikian, ada mekanisme ekspor yang dinilainya keliru, yakni dalam hal pengangkutan BBL dari Indonesia ke negara tujuan ekspor. Tim KKP sedang melakukan evaluasi sembari menghentikan sementara ekspor benih lobster.
 
Baca berita selengkapnya di sini 
 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif