Ilustrasi petani garam. FOTO: MI/Ghozi
Ilustrasi petani garam. FOTO: MI/Ghozi

Kartel Garam Nasional Harus Diperangi Bersama

Ekonomi Garam Produksi Garam
Medcom • 09 April 2021 20:11
Jakarta: Pemerintah hingga saat ini belum memiliki peta jalan (road map) yang komprehensif terkait usaha garam nasional. Hal itu lantaran kurangnya komitmen pemerintah terhadap usaha garam nasional.
 
"Hal itu membuat persoalan garam terus menjadi polemik yang tidak kunjung usai," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah dalam Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem DPR RI Kamis, 8 April 2021. 
 
Menurut legislator NasDem ini antar lembaga pemerintah seperti kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah seringkali berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu ia berharap ada komunikasi antar kedua belah pihak. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami berharap beberapa hal penting untuk dibahas bersama-sama khususnya antarlembaga pemerintah. Karena pada titik inilah harmonisasi menjadi sangat penting," tambahnya.
 
Selain itu, wakil rakyat dari dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu mengatakan, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor garam dari luar negeri.
 
"Sungguh ironis di negara yang wilayah lautnya jauh lebih luas dibandingkan dengan daratannya, impor garam masih terus menjadi fenomena yang dianggap lazim," ujarnya.
 
Menurut Charles, kompleksitas tata kelola niaga garam nasional yang tidak berpihak kepada petambak garam rakyat harus segera diubah. Dia menegaskan kartel dalam perniagaan garam nasional harus diperangi bersama.
 
Charles juga mengatakan dengan memperbaiki tata kelola garam nasional dan melalui garam rakyat harus menjadi perhatian pemerintah.
 
"Hal tersebut, agar bisa membantu petani garam rakyat mendapatkan kesejahteraan yang layak. Oleh karena itu, impor garam harus dilakukan secara selektif dan diperketat, dengan prinsip transparan dan akuntabel," jelasnya.
 
FGD bertajuk 'Mengurangi Ketergantungan Impor Garam di Negara Maritim' dihadiri sebagai narasumber yaitu Wakil Dekan SKP Sekolah Bisnis IPB, Nimmi Zulbainarni dan Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Mohammad Jakfar Sodikin.
 
Sependapat dengan Charles, Nimmi Zulbainarni menyebutkan bahwa kartel sebenarnya sangat berbahaya dalam usaha garam di Indonesia.
 
"Ketika perusahan-perusahaan garam menjadi satu, maka akan sangat berbahaya. Karena ketika mereka menjadi satu maka akan terjadi monopoli yang sangat besar," kata Nimmi.
 
Di sisi lain, Mohammad Jakfar Sodikin meminta Fraksi Partai NasDem DPR memperjuangkan agar garam bisa masuk jadi kebutuhan penting. "Kami harap hal ini bisa dimasukan menjadi Perpres agar bisa ditentukan harga pokok penjualan (HPP) garam," ujar Jakfar.
 
Dia menyebutkan, kalau sudah ditentukan HPP-nya, akan ada jaminan dari pemerintah kepada pasar bahwa petani garam akan turun menggarap, ada jaminan garamnya akan dibeli.
 
(ALB)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif