Buruh perempuan menyelesaikan pembuatan masker di sebuah pabrik, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Antara Foto/Syaiful Arif
Buruh perempuan menyelesaikan pembuatan masker di sebuah pabrik, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Antara Foto/Syaiful Arif

Kebijakan Tak Menaikkan Upah Minimum Disebut Jalan Tengah

Ekonomi ketenagakerjaan upah Omnibus Law pandemi covid-19
Medcom • 28 Oktober 2020 23:39
Jakarta: Kebijakan pemerintah tak menaikkan upah minimum pada 2021 disebut jalan tengah terbaik. Kebijakan tersebut diyakini bisa menahan perusahaan untuk tidak memutus hubungan kerja (PHK) karyawannya.
 
"(Kebijakan) ini merupakan resep yang solutif, win win solution," kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2020.
 
Kebijakan ini, kata Hendrawan, merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga kemampuan perusahaan menjaga produksi di tengah pandemi covid-19. Ketika perusahaan tetap berproduksi, maka opsi PHK diharapkan tidak terjadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oleh sebab itu, kata Hendrawan, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan upah minimum 2021. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah menjangkitnya virus korona ini.‎
 
"Ya, pemerintah memang dalam posisi sangat dilematis. Jadi, dalam kondisi seperti ini, prioritas utama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan.
 
Menurutnya, jika masyarakat menuntut kenaikan upah, maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya, ekonomi saat ini sedang terpuruk.‎
 
Baca:Setara di 2020, Menaker Ida Terbitkan Edaran Penetapan Upah Minimum 2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya adalah mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi covid-19. Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya, pemerintah tidak menaikkan upah minimum.
 
Ida menjelaskan penerbitan SE dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh, serta menjaga kelangsungan usaha. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.
 
Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja termasuk dalam membayar upah.
 
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum 2021 sama dengan nilai Upah Minimum 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Oktober 2020.

 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif