Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto : Medcom/Suci.
Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto : Medcom/Suci.

Kementerian ESDM Kebut Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ekonomi Kementerian ESDM Energi Terbarukan UU Cipta Kerja
Suci Sedya Utami • 23 November 2020 14:40
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempercepat penyusunan aturan pelaksana atau turunan UU Cipta Kerja dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).
 
"RPP pelaksanaan UU Cipta Kerja mengatur minerba, ketenagalistrikan dan EBTKE," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 23 November 2020.
 
Dirinya menjelaskan di subsektor minerba, aturan yang tengah disusun yakni terkait relaksasi pengenaan iuran produksi atau royalti hingga nol persen berdasarkan jumlah batu bara yang digunakan di dalam negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah memang memberikan insentif bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) yang melakukan kegiatan peningkatan ilai tambah batu bara berupa pengenaan royalti nol persen.
 
Kemudian di subsektor ketenagalistrikan, RPP yang tengah disusun yakni berupa pedoman penetapan wilayah pengusahaan, sertifikat standar operasi, pembinaan dan pengawasan serta tata cara pengenaan sanksi administrasi.
 
Adapun di subsektor EBTKE RPP yang disusun akan memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dalam perizinan untuk kegiatan panas bumi. Dalam UU Cipta Kerja diatur mengenai perizinan berusaha terkait panas bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Artinya perizinan usaha panas bumi kini ditarik ke Pemerintah Pusat.
 
Sementara kewenangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota yakni berupa pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang kewenangannya.
 
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun tiga aturan turunan UU Minerba dalam bentuk RPP. Arifin mengatakan satu RPP saat ini masih menunggu persetujuan dari Sekretariat Negara. Kemudian dua lainnya sedang dalam izin prakarsa. Ketiga RPP tersebut mengatur tentang pengusahaan, pembinaan, serta pengawasan di sektor minerba.
 
"Kami ingin memperbaiki ini semua agar bisa lebih simple, lebih memudahkan pengusaha," jelas Arifin.
 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif