Ilustrasi umkm. Dok.MI
Ilustrasi umkm. Dok.MI

RUU Ciptaker Dipastikan Permudah Pelaku UMKM

Ekonomi UMKM Omnibus Law
ant • 01 Juli 2020 15:11
Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Di antaranya kemudahan dalam mengurus perizinan yang terintergrasi.
 
"Ada dua jenis perizinan yang akan diberi kemudahan dan itu diberikan sekaligus. Pertama, perizinan sebagai lisensi pendirian pendaftaran usaha. Kedua, perizinan yang terkait dengan sertifikasi izin edar dan sertifikasi halal bagi produk yang memerlukan sertifikasi tersebut dan akan diberi subsidi oleh negara," kata Andi Agtas dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Juli 2020.
 
Tak hanya itu, soal pendirian perseroan terbatas untuk sektor UMKM juga bakal dipermudah. Dari syarat dua orang, dipermudah menjadi bisa dilakukan oleh hanya satu orang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, tarif pajak penghasilan (PPh) bagi sektor UMKM dinihilkan. Meski belum ada keputusan, kemungkinan akan ada pengurangan tarif.
 
"Kami juga telah memutuskan untuk kebijakan fiskal di sektor UMKM yag saat ini tarif PPh finalnya 0,5 persen, kami minta ke pemerintah untuk dinolkan. Pemerintah sudah mulai mengeluarkan angka, kemungkinan di angka 0,2 persen," imbuhnya.
 
Baca:Kemudahan Regulasi UMKM Dinilai Solusi Jitu Mengatasi Pengangguran
 
Menurut Andi Agtas, sektor UMKM, perlu dimaksimalkan. Sebab UMKM menyerap tenaga kerja paling besar, yaitu hampir 90 persen sehingga sektor ini harus dioptimalkan.
 
Hal senada juga diungkapkan Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Dia mengatakan pada RUU Cipta Kerja, UMKM masuk dalam BAB V, dan terkait dengan BAB III yakni tentang Perizinan dan Pemerintah Daerah.
 
Pemerintah dan DPR sepakat memberi kemudahan berusaha bagi UMKM. Pendekatan untuk UMKM sifatnya berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu berkembang dan pemerintah daerah berperan penting untuk menata dan memfasilitasi UMKM.
 
"Pemerintah pusat jangan terlalu mengurusi UMKM, karena jumlahnya banyak sekitar 65 juta UMKM, sehingga kebijakannya nanti tidak realistis, lebih baik ditangani pemerintah daerah,” kata politikus PKS ini.
 
Ledia mengingatkan bisnis UMKM sifatnya dinamis, sehingga perlu data yang terus diperbarui karena nanti akan berkaitan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan seperti pendampingan dan bantuan hukum. Dia berharap ketentuan tentang UMKM dibahas tuntas dalam RUU Cipta Kerja.
 
"Jangan melulu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana (PP). Praktiknya selama ini butuh waktu tahunan untuk menerbitkan satu peraturan pelaksana,” ujarnya.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif