UMKM. Foto : MI/Adam.
UMKM. Foto : MI/Adam.

Pemberdayaan UMKM Harus Jadi Prioritas Pemerintah di RUU Ciptaker

Ekonomi UMKM Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 29 Juni 2020 13:20
Jakarta: Salah satu klaster pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah menyangkut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM harus menjadi prioritas pemerintah dalam pembahasan RUU ini.
 
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun meminta pemberdayaan UMKM menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, UMKM yang paling terdampak selama pandemi Covid-19.
 
"Misal kemudahan izin, sertifikasi, dan akses permodalan itu harus tetap ada. Hal yang memberikan kemudahan bagi UMKM itu harus ada dalam undang-undang. Wajib dan itu dilaksanakan pemerintah dan kita sebagai masyarakat mematuhi itu," kata Ikhsan dalam keterangan di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ikhsan juga meminta ada klasifikasi yang jelas antara usaha mikro, kecil, dan menengah di RUU Ciptaker. Klasifikasi didasarkan besaran omzet dan jumlah aset usaha sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
 
"RUU Cipta Kerja harus mengklasifikasi usaha mikro apa, kecil apa dan menengah apa, berdasarkan omset dan aset. Bidang-bidang usahanya juga harus dijelaskan sesuai dengan UU 20 Tahun 2008. Misal, jenis usahanya produksi, jasa, dan jasa keuangan. Input kami, klasifikasi itu harus tetap ada," ungkapnya.
 
Klasifikasi jenis usaha berdasarkan omzet dan aset memberikan rasa keadilan bagi UMKM. Hal ini agar tidak ada penyamarataan beban pajak bagi UMKM.
 
"Klasifikasi itu akan membedakan perlakuan terhadap UMKM. Kalau mikro, dia akan mendapat keberpihakan berupa pajak ringan misalnya. Kalau tidak ada klasifikasi, berarti semua sama pajaknya," pungkas dia.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif