BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.
BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.

Penaikan Iuran Selamatkan BPJS Kesehatan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Husen Miftahudin • 14 Mei 2020 15:21
Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengaku pihaknya perlahan-lahan mulai melakukan penyehatan pengelolaan keuangannya. Maklum di akhir 2019 lalu BPJS Kesehatan terjadi gagal bayar sehingga menanggung defisit sebanyak Rp15,5 triliun.
 
"Mulai ke sini, perlahan-lahan kita lunasi sehingga rumah sakit cash flow-nya semakin baik. Memang masih ada utang jatuh tempo yang secara bertahap bisa kita selesaikan dengan adanya pembayaran di muka," ujar Fahmi dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Menurutnya, perbaikan kinerja pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan terjadi karena adanya kenaikan iuran para peserta. Bila tidak, program ini mungkin tidak akan bisa berlanjut dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau tidak diperbaiki struktur iuran sebagaimana keputusan (penaikan iuran) sekarang, itu akan terjadi potensi defisit yang tentu kita tidak ingin program ini malah tidak berkelanjutan," tutur dia.
 
Selain itu, kenaikan iuran juga menjamin peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada para peserta. Sebab BPJS Kesehatan menjadi punya anggaran yang memadai untuk segera membayarkan tagihan pelayanan terhadap rumah sakit.
 
"Kenaikan iuran kaitannya dengan pelayanan, karena bagaimanapun juga pelayanan akan baik kalau cash flow rumah sakit juga baik. Jadi yang paling penting rumah sakit bisa dibayarkan tepat waktu sehingga harapan kita pelayanannya menjadi lebih baik dan tentu service kepada masyarakatnya juga akan semakin berkualitas," ucap Fahmi.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken keputusan penaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan MA Nomor 7P/HUM/2020.
 
Mengutip isi Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020. Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan, sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.
 
Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif