Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Aksi Penipuan di Bisnis Pertambangan

Ekonomi penipuan pertambangan Tambang Penegakan Hukum
Angga Bratadharma • 27 April 2022 09:54
Jakarta: Bisnis pertambangan di Indonesia, khususnya di Sumatra saat ini membuat investor ketar-ketir. Pasalnya, banyak perusahaan investasi yang kena tipu pemilik tambang yang menawarkan kerja sama bisnis namun berujung playing victim untuk melakukan penipuan dengan menggunakan perangkat negara.
 
Kondisi ini seharusnya ditanggapi jeli oleh aparat penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan. Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Muhammad Fatahillah Akbar menyebut penegak hukum harus bisa menyesuaikan modus baru aktivitas tambang yang didapatkan secara ilegal.

 
"Modus-modus mafia tambang akan semakin berkembang dengan menggunakan berbagai trik bisnis maka penegak hukum harus selalu bisa menyesuaikan," kata Akbar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, tambahnya, jika mafia tambang tersebut ternyata menggunakan perangkat negara atau oknum penegak hukum untuk melancarkan bisnis liciknya maka mereka bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi, Permasalahan penegakan hukum dalam kasus mafia tambang dan tambang ilegal lebih kepada sistem yang harus dibangun untuk mencegah adanya aktivitas tersebut.
 
"Masuknya bisa pakai pasal korupsi, karena telah menyalahgunakan kewenangannya dan para oknum penegak hukum ini pasti menerima sejumlah dana," klaimnya.
 
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkap sejumlah modus terkait dengan adanya aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia, yang seakan dilakukan pembiaran begitu saja.

 
"Karena lemahnya penegakan hukum kepada aktivitas ini, serta adanya kepentingan mencari keuntungan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan," kata Manajer Pengkampanye Isu Tambang dan Energi Walhi Fanny Tri Jambore.
 
Dalam aktivitasnya, tambahnya, tambang ilegal itu tidak dikerjakan secara diam-diam, karena terdapat penggunaan tenaga kerja dan alat berat. Sehingga, kata dia, jika aparat pemerintah memang ingin menegakkan hukum, keberadaan tambang-tambang ilegal ini sudah terdeteksi.
 
"Pertambangan ilegal bukan hanya dari aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pertambangan di suatu tempat tanpa izin, namun juga aktivitas korporasi yang melakukan penambangan melampaui izin," kata dia.
 
Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta waktu hingga Mei 2022 untuk bisa menuntaskan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak produktif. Hal itu lantaran Presiden Jokowi menargetkan agar pencabutan IUP bisa selesai pada Maret-April ini.
 
"Total izin dari 2.078 (IUP) yang sudah kita cabut hari ini 1.118 IUP. Masih ada 900 lebih (IUP). Bapak Presiden memberikan target kepada kami selesai Maret-April ini. Tapi karena kita harus hati-hati, ngecek betul, maka kami butuh waktu sampai dengan bulan depan (Mei). Bulan depan harus selesai," katanya.
 
Hingga 24 April 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut sebanyak 1.118 izin usaha pertambangan (IUP) seluas 2,7 juta hektare. Pencabutan dilakukan utamanya karena IUP yang diberikan ke pengusaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain pencabutan IUP, Satgas juga melakukan pencabutan izin kawasan hutan.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif