Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Dok. Kemenperin
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Dok. Kemenperin

UU Cipta Kerja Dorong Keberlanjutan Industri Manufaktur

Ekonomi Kementerian Perindustrian industri manufaktur Omnibus Law
Husen Miftahudin • 07 Oktober 2020 19:37
Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) bermanfaat bagi keberlanjutan industri manufaktur Tanah Air. Beleid ini pada dasarnya ingin mendorong produktivitas agar produk-produk dalam negeri mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan kuat di kancah global.
 
"Kalau ditanya, sebetulnya apa keuntungan UU Ciptaker ini bagi industri manufaktur? Saya bisa katakan bahwa dari sembilan klaster yang ada, kalau bisa kita detailkan satu persatu, secara langsung memberikan manfaat bagi industri manufaktur," terang Agus dalam konferensi pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Bila baik bagi industri manufaktur, sebutnya, maka bermanfaat pula bagi sektor ketenagakerjaan. Sebab industri manufaktur dan sektor ketenagakerjaan merupakan dua komponen pertumbuhan ekonomi yang saling mendukung satu sama lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika sektor ketenagakerjaan itu baik, tentu akan mendukung sektor industri manufaktur. Begitu juga sebaliknya, kalau sektor industri manufaktur itu baik, dia juga akan mendukung sektor ketenagakerjaan. Sehingga, UU Ciptaker ini membuat sektor ketenagakerjaan itu terjamin lebih baik," tegas Agus.
 
Agus menjelaskan, industri-industri yang ada di Indonesia merupakan pengguna akhir (end user) dari UU Ciptaker ini. Tak hanya bagi industri besar manufaktur, beleid ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan Industri Kecil Menengah (IKM).
 
Terdapat 16 pasal yang berkaitan langsung dengan UU Ciptaker. Semua pasal tersebut akan dibahas secara detail untuk kemudian dijadikan sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai payung hukum pelaksanaan UU Ciptaker untuk sektor perindustrian.
 
Setidaknya ada lima hal yang termaktub dalam 16 pasal UU Ciptaker untuk sektor perindustrian. Pertama, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan penolong.
 
"Ini tentu untuk menjamin investasi agar investasinya bisa berjalan dengan baik dan proses produksinya juga berjalan dengan baik," ucapnya.
 
Kedua, pembinaan dan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Ketiga berkaitan dengan industri strategis. Keempat berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri nasional.
 
"Kelima, tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri. Ini semua upaya pemerintah untuk melakukan percepatan-percepatan," pungkas Agus.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif