Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi TA 2021 di Hotel The Rich Jogja, Yogyakarta, pada 25-28 Oktober 2020 (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi TA 2021 di Hotel The Rich Jogja, Yogyakarta, pada 25-28 Oktober 2020 (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)

Sukseskan PEN, Ditjen PFM Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL TA 2021

Ekonomi Berita Kemensos
M Studio • 26 Oktober 2020 21:04
Yogya: Dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Sosial (Kemensos) menyelenggarakan program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin dengan pola pendekatan pemberdayaan terpadu dan berkelanjutan.
 
Bentuk kegiatan yang telah diimplementasikan adalah Bantuan Sosial Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta pendampingan sosial.
 
Pada 2021, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin akan melaksanakan beberapa program yang telah ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu:

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


1. Bantuan Sosial Sembako yang dilaksankaan selama 12 bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp200 ribu.
 
2. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan enam bulan untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu.
 
3. Rehabilitas Sosial Rumah Tinggal Layak Huni (RSRTLH) untuk 9 ribu KPM dengan indeks Rp15 juta.
 
Bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada 2021 diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi, dan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran (TA) 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, berlokasi di Hotel The Rich Jogja, Yogyakarta, pada 25-28 Oktober 2020.
 
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Asep Sasa Purnama secara resmi membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Tahun Anggaran 2021.
 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati; Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan, Plh. Direktur PFM Wilayah I, La Ode Taufik; dan Kepala Bagian Program dan Pelaporan Charles Purnama.
 
Sukseskan PEN, Ditjen PFM Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL TA 2021
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
 
Dalam arahannya, Dirjen PFM Asep menyampaikan amanah tambahan dalam menjalankan Program Sembako. Sebelumnya, diberikan kepada 15,2 juta KPM. Saat ini, dinaikkan menjadi 20 juta KPM.
 
“Tidak mudah bekerja dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu kita perlu mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memperbarui data, termasuk apresiasi untuk Korda dan TKSK yang turut serta menyelesaikan masalah di lapangan,” ucap Dirjen PFM Sasa, kepada para peserta yang merupakan perwakilan Dinas Sosial daerah provinsi di 34 provinsi di Indonesia.
 
Dirjen PFM juga menyampaikan pentingnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam program penanganan fakir miskin.
 
"DTKS tidak hanya menjadi sumber informasi bagi internal Kemensos, namun dapat juga digunakan untuk kementerian atau lembaga lain," ujarnya.
 
Sukseskan PEN, Ditjen PFM Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL TA 2021
Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
 
Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati menyatakan akan dengan adanya pertemuan ini diharapkan adanya komitmen dengan pemerintah daerah terhadap program program Penanganan Fakir Miskin antara Pusat dan Daerah bisa berjalan dengan baik. Berikut dengan data data yang sudah diperbarui oleh pemerintah daerah terkait dengan warga penerima bantuan.
 
Dalam penanganan fakir miskin, diperlukan suatu data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Data yang ada perlu diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
 
(ROS)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif