ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

RUU Cipta Kerja Dapat Jadi Salah Satu Solusi RI Hadapi Resesi

Ekonomi Omnibus Law
Al Abrar • 14 September 2020 15:27
Jakarta: Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Aldrin Herwany berharap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bisa disahkan tahun ini. Sebab kata Aldrin, regulasi itu akan berkaitan dengan kepastian hukum dalam berusaha.
 
Menurut Aldrin, Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga untuk menarik investor asing. Selama pandemi covid-19 ini, investor tentu mencari negara yang aman dari sisi kesehatan dan hukum ketika menaruh modal.
 
"Posisi Indonesia untuk penanganan covid-19 saja sudah kalah sama Vietnam. Bahkan, dengan Thailand juga jauh tertinggal. Malaysia sekarang sudah menyalip. Artinya rebutan kue untuk investasi di dunia ini, orang akan melihat, investor akan melihat, mana yang aman," kata Aldrin, Senin, 14 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aldrin yakin RUU Cipta kerja dapat menjadi salah satu solusi bagi Indonesia menghadapi resesi. Selain itu menurut Aldrin, RUU Cipta Kerja juga berpihak kepada para calon buruh, seperti pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelajar yang baru lulus setelah menyelesaikan studi.
 
Baca:Legislator: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan Pemerintah
 
Selain itu, RUU Cipta Kerja berpotensi menghasilkan banyak lapangan kerja setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.
 
"Dalam sebuah kebijakan, yang dilihat manfaat dan mudaratnya. Kalau dia (RUU Ciptaker) bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, kenapa enggak. Gitu, kan," tambah Aldrin.
 
Namun, kata dia, keberpihakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke para calon buruh ini tidak dipandang jernih beberapa kelompok. Kemudian menarasikan aturan itu buruk secara keseluruhan.
 
Kelompok itu, kata Aldrin, lantas melayangkan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jika pun terdapat keberatan, ujar dia, sebaiknya melakukan revisi atas satu atau dua pasal, tanpa menarasikan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
 
"Kalau dia mau diakomodir, kan, bisa direvisi satu atau dua pasal. Tanpa harus digeneralisir semuanya jelek. Enggak begitu juga. Seolah Omnibus Law tidak berpihak ke buruh, padahal yang dibela adalah calon buruh. Bukan buruh, calon buruh yang banyak ter-PHK," beber Ekonom Universitas Padjadjaran itu.
 
Saat ini, kata dia, orang yang terkena PHK dan pelajar yang lulus studi sangat membutuhkan pekerjaan. Terlebih lagi, situasi perekonomian sedang tidak menentu sebagai imbas pandemi covid-19.
 
"Orang sekarang kalau sudah dapat kerja, kan, Alhamdulillah. Orang butuh makan, menyekolahkan anak. Kalau mau revisi, revisi saja perpasal. Jangan digeneralisir seolah tidak berpihak, tidak juga. Calon buruh ini yang sebenarnya orang lupa," beber dia.
 
(ALB)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif