Pemutusan Hubungan Kerja. Foto : MI.
Pemutusan Hubungan Kerja. Foto : MI.

Hipmi: Korban PHK Perlu Jaminan Kerja Usai Pandemi

Ekonomi phk covid-19
Husen Miftahudin • 12 Mei 2020 15:00
Jakarta: Jumlah pekerja yang dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 bertambah dari hari ke hari. Setelah pandemi covid-19 berlalu, pekerja yang kehilangan pekerjaan perlu jaminan untuk kembali bekerja.
 
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengatakan jaminan tersebut tidak bisa diperoleh dari kelas-kelas pelatihan dalam jaringan di program kartu prakerja. Kondisi dunia usaha yang sedang terpuruk membuat hal tersebut sulit dicapai.
 
Di sisi lain, kelas pelatihan berbasis daring (online) untuk menambah kompetensi pekerja yang dikenai PHK akibat pandemi covid-19 tersebut tidak memberi peluang penempatan kerja.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Program kartu prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," ujar Sari dalam keterangannya kepada Medcom.id, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Menurutnya, tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul. Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja. "Dengan demikian, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi dengan lebih tepat," tuturnya.
 
Sari menilai, kucuran senilai Rp1 juta untuk penerima program kartu prakerja yang dialokasikan untuk pelatihan daring harus diisi dengan yang lebih bermanfaat. Seharusnya, program tersebut dapat memberikan uang tunai kepada korban PHK di tengah situasi darurat covid-19.
 
"Biaya pelatihan sebesar Rp1 juta harus lebih ada manfaat, misalkan langsung kasih sembako ataupun pelatihannya harus bermanfaat. Dan calon pekerja tersebut harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," tegas Sari.
 
Sari menyarankan agar penyusunan program pemerintah mestinya melibatkan pekerja dan pelaku usaha. Pelibatan dunia usaha untuk memberi masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan, sehingga terjadi kecocokan antara pekerja dan dunia usaha.
 
"Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat program kartu prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan yang kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," ucapnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif