Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok MI/Ramdani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok MI/Ramdani.

Menkeu Kaji Dampak Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi BPJS Kesehatan mahkamah agung
Nur Azizah • 09 Maret 2020 18:36
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mengkaji pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA).
 
"Kita akan review untuk itu," kata Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
 
Menkeu mengatakan keputusan MA tersebut harus dilihat implikasinya kepada BPJS Kesehatan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apabila secara keuangan akan terpengaruh, maka dilihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustainable dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun dari sisi keuangan mereka memiliki kekurangan," ujar Menkeu.
 
Menurut dia, sampai dengan akhir Desember 2019, kendati sudah digelontorkan dana tambahan sebesar Rp15 triliun, kondisi keuangan BPJS masih negatif hampir Rp13 triliun.
 
"Ini sebuah realita yang harus kita lihat," tegasnya.
 
Baca: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
 
MA telah mengabulkan uji materiel Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu sekaligus membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
 
"Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara hak uji material. Diputus Kamis, 27 Februari 2020," ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
 
Dalam amar putusan yang diterima Medcom.id, MA menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) selaku penggugat.
 
Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 23A Pasal 28 H juncto Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 
Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 (huruf b, c, d, dan e), Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 234 huruf (b, c, d, dan e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pasal 4 juncto Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 
"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk selebihnya," bunyi putusan tersebut.
 
Bunyi Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu sebagai berikut:
 
(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebesar:
a. Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
 
b. Rp110 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
 
c. Rp160 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
 
(2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
 
Besaran iuran yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu naik 100 persen dari sebelumnya. Iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta. Kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, sedangkan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
 
Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu kemudian digugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan iuran dua kali lipat itu dinilai memberatkan masyarakat.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif