Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id.

Tarif PPnBM 0% pada Kendaraan Listrik Jadi Upaya Turunkan Emisi Gas Buang

Ekonomi industri otomotif Kendaraan Listrik
Eko Nordiansyah • 11 Februari 2021 17:30
Jakarta: Pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk menurunkan Emisi Gas Buang yang bersumber dari kendaraan bermotor. PP ini akan diberlakukan pada Oktober 2021.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan PP ini akan memberikan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau BEV sebesar nol persen.
 
"Usulan perubahan PP 73/2019 akan memberikan dampak positif, di antaranya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau BEV menjadi satu satunya yang mendapatkan preferensi maksimal PPnBM nol persen," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usulan perubahan PP ini juga mempertimbangkan infrastruktur dari industri otomotif nasional, sehingga dilakukan peningkatan secara gradual. Nantinya aturan  dapat dievaluasi kembali melihat peningkatan dari infrastruktur kendaraan listrik dan kondisi industri otomotif nasional.
 
"Selain itu, usulan tarif PPnBM untuk PHEV sebesar lima persen sejalan dengan prinsip semakin tinggi emisi CO2, maka tarif PPnBM semakin tinggi nilai PPnBM-nya," ungkapnya.
 
Dalam harmonisasi skema PPnBM yang baru, maka akan memakai skema PPnBM untuk kendaraan listrik (BEV) sebesar nol persen, PHEV lima persen, dan HEV enam sampai delapan persen pada skema periode I. Kemudian BEV tetap nol persen, PHEV delapan persen, dan HEV 10 sampai 12 persen di skema periode II.
 
"Perubahan skema periode I menjadi skema periode II, akan dilakukan ketika sudah terdapat industri di dalam negeri yang memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai dengan memenuhi batasan ketentuan minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," jelas dia.
 
Perubahan skema I menjadi skema II tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai katalis dalam pengembangan industri kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. Menurutnya, perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan penggunaan kendaraan listrik di Eropa dan Amerika Serikat.
 
"Selain itu, dapat mendorong investasi di industri kendaraan bermotor nasional, baik dari sektor hulu maupun hilir yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan investasi yang akan masuk senilai lebih dari Rp50 triliun sampai dengan lima tahun yang akan datang," pungkasnya.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif