Penaikan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik (MI/Pius Erlangga)
Penaikan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik (MI/Pius Erlangga)

Penaikan Iuran Diprediksi Memperlebar Defisit BPJS Kesehatan

Ekonomi berita dpr
Intan Yunelia • 17 Mei 2020 23:53
Jakarta: Kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi tidak akan menutupi defisit BPJS. Sebaliknya, akan memperbesar defisit BPJS Kesehatan jika tidak dilakukan dengan cermat.
 
“Salah-salah justru bisa memperlebar defisit karena orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas dari kelas 1 dan 2 bisa pindah ke kelas 3. Orang-orang juga bakal malas bayar, mengingat ekonomi masyarakat menurun karena covid-19,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan, dikutip dpr.go.id, Minggu, 17 Mei 2020.
 
Menurut politikus PKS ini, keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang membatalkan penaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sangat jelas. Pemerintah seharusnya mengkaji lebih rinci terkait defisit yang dialami BPJS Kesehatan belakangan ini. Terlihat dari alasan dikabulkannya gugatan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Beberapa alasan dikabulkannya gugatan atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu karena keuangan BPJS Kesehatan tidak transparan. Ditambah lagi bonus yang berlebihan bagi pejabatnya, serta banyak perusahaan yang tidak membayar. Seharusnya ini yang dikoreksi. Bukan malah menambah beban rakyat,” ucap Netty.
 
Ia meminta agar pemerintah tidak bermain-main dan mengakali hukum dengan menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pemerintah harus menjadi contoh sebagai institusi yang baik dan taat hukum, jangan malah sebaliknya.
 
Pemerintah juga seharusnya memberikan kelonggaran segala bentuk tanggungan. Terlebih di bidang Kesehatan. Netty mencontohkan negara lain berusaha semaksimal mungkin mensubsidi rakyatnya.
 
"Misalnya, Inggris akan melakukan apa saja untuk mensubsidi NHS (National Health Services). Sementara, pemerintah kita malah menambah beban. Sedih melihat nasib rakyat Indonesia. Sudah jatuh dihantam korona, kini tertimpa tangga iuran BPJS Kesehatan,” kata Netty.
 
(ROS)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif