Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Legislator Ingin RUU Cipta Kerja Tidak Gerus Kewenangan Pemda

Ekonomi Omnibus Law
Antara • 04 Agustus 2020 11:11
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II Surahman Hidayat menginginkan RUU Cipta Kerja tidak menggerus kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (pemda). Pasalnya setiap investasi yang masuk juga perlu memperhatikan kekhasan setiap wilayah.
 
"Penghapusan kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dalam rancangan RUU cipta kerja akan membuat pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang akan sulit dilakukan," kata Surahman, dikutip dari Antara, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
Menurutnya ada asumsi pemda menghambat investasi, yang tergambar dalam rancangan RUU Cipta Kerja yang mengusulkan revisi Undang Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan dihapusnya kewenangan pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata ruang daerah dan penetapan target penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selama satu tahun, apabila tidak selesai maka akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Surahman berpendapat lamanya pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak semata disebabkan oleh pemerintah daerah tapi terkait pula dengan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/Kepala BPN dan pemetaan yang harus disahkan Badan Informasi Geospasial Indonesia.
 
"Lambatnya rencana detail tata ruang sedikit banyak memang mengganggu investasi karena di dalamnya terdapat zonasi-zonasi peruntukan," tuturnya.
 
Namun, ia menegaskan, pembahasannya tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena harus memperhatikan pemenuhan ruang terbuka hijau ataupun lahan pangan berkelanjutan. Surahman Hidayat mengingatkan pemerintah pusat agar bijak dalam percepatan investasi daerah.
 
Hal tersebut, lanjutnya, karena investasi sangat dibutuhkan di daerah dengan catatan memperhatikan kepentingan ekonomi dan demografi daerah.
 
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan ada banyak terobosan yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di antaranya kepastian hukum, perizinan yang dipermudah, dan penilaiannya berbasis risiko.
 
"Ini sangat membantu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam RUU Cipta Kerja tidak semua hal perlu izin, cukup sektor yang berisiko, jadi ada simplifikasi aturan dan prosedur," katanya.
 
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis ini mengungkapkan hanya perusahaan dengan usaha memiliki risiko tertentu yang harus melengkapi izin. Sedangkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat pengarusutamaan dalam RUU itu agar mereka bisa mudah mengakses permodalan.
 
"Perizinan yang mempersulit dihilangkan, terutama untuk usaha yang tidak berisiko tinggi. Pelaku UMKM juga coba di-mainstreaming, mandat untuk melakukan kemitraan dan didorong untuk membentuk PT. Ini membantu mereka untuk mendapat akses ke permodalan," pungkasnya.
 
(ABD)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif